Kabarreskrim.net //BUNGO
Masalah tunggakan pembayaran gaji tenaga honorer paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menjadi sorotan. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga honorer ini belum menerima hak gaji mereka selama lima bulan terakhir. Ketiadaan kepastian pembayaran ini memicu kekhawatiran dan keluhan mendalam dari para tenaga honorer yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari keluarga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, para tenaga honorer telah diberi penjelasan agar bersabar karena hingga saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk pembayaran gaji mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan mereka: jika anggaran belum ada, mengapa kami tetap diangkat dan ditugaskan?
Upaya para tenaga honorer untuk mencari kejelasan dilakukan saat mereka berkesempatan bertemu langsung dengan Bupati Bungo di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu lalu. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut keterangan sumber tersebut, Bupati sedang dalam kesibukan yang padat dan meminta agar masalah ini dibahas di lain waktu karena belum siap memberikan penjelasan mendalam saat itu.
Meski demikian, dalam percakapan singkat tersebut, Bupati menyampaikan satu poin penting. Disebutkan bahwa anggaran untuk pembayaran tenaga honorer Paruh Waktu (PW) memang tidak tersedia dalam pos anggaran yang disiapkan, dan rencananya pembayaran akan diupayakan dengan mengambil alokasi dana dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas tempat mereka bertugas.
Kabar ini pun menuai beragam tanggapan dari para tenaga honorer. Sumber lain yang juga enggan disebutkan namanya mengaku sangat berharap Pemerintah Daerah Bungo segera menunaikan kewajibannya. “Kami sudah bersabar menunggu hak yang sudah dijanjikan. Yang terasa tidak adil, di instansi yang sama ada yang sudah menerima gaji, sementara kami masih menunggu. Ini terasa tidak berkeadilan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Keluhan ini bukan sekadar soal keterlambatan administrasi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup keluarga. Salah satu tenaga honorer lainnya menceritakan kondisi pahit yang dialaminya. Demi mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, ia terpaksa harus bekerja tambahan sebagai pengemudi ojek online dan mengumpulkan sampah plastik bekas untuk dijual, sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
“Saya berharap gaji kami dibayar sesuai kesepakatan awal. Uang itu sangat kami butuhkan untuk makan dan kebutuhan sekolah anak. Selama belum cair, saya harus banting tulang jadi ojek online dan cari sampah plastik,” ungkapnya dengan suara bergetar.
Sementara itu, sumber lain menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya aliran anggaran dari Dinas Pendidikan yang dialokasikan untuk pembayaran mereka. “Kami mohon kepada Pemda Bungo agar segera membayar tunggakan ini dan ke depannya pembayaran bisa tepat waktu, agar kami tidak terus terbebani kekhawatiran seperti ini,” harapnya.
Rencana pengalihan anggaran dari masing-masing OPD atau dinas kini menjadi tanda tanya besar. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah setiap OPD atau dinas bersedia dan sanggup anggarannya dipotong atau dialihkan untuk menutupi pembayaran gaji para guru dan tenaga honorer paruh waktu ini?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu kapan gaji lima bulan tersebut akan dicairkan. Para tenaga honorer pun masih menunggu langkah nyata pemerintah daerah, berharap janji yang disampaikan dapat segera terwujud demi keadilan dan kesejahteraan mereka yang telah mengabdi.
(Rp)
