Kabarreskrim.net // BUNGO
Kebijakan penetapan besaran iuran sekolah di SD Xaverius Bungo kembali menjadi sorotan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sekolah ini menetapkan iuran dengan kisaran Rp100.000 hingga Rp350.000 per siswa. Jumlah ini dianggap memberatkan bagi sebagian besar wali murid, terlebih lagi sekolah tersebut diketahui telah menerima bantuan dana operasional sekolah (BOS).
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa di SD Xaverius Bungo mencapai 350 orang. Dengan jumlah tersebut, sekolah seharusnya memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tanpa membebani orang tua dengan iuran yang cukup tinggi.
Perlu diketahui, pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di sekolah swasta merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. Hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan mengenai dana BOS berlaku sama bagi sekolah negeri maupun swasta, selama sekolah tersebut memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dana BOS sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, dana ini bukanlah milik yayasan atau sekolah semata, melainkan milik publik yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya serta diawasi oleh instansi pendidikan di daerah setempat. Tugas Dinas Pendidikan mencakup pemeriksaan, verifikasi, hingga pemantauan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Namun, hingga saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo belum memberikan tanggapan apa pun terkait persoalan ini. Ketika dicoba dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tidak memberikan balasan atau pernyataan terkait keluhan wali murid dan dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana BOS di SD Xaverius Bungo.
Hingga berita ini diturunkan, wali murid masih menunggu kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
(Rp)
