Kabarreskrim.net//Bungo
Dinas perizinan Bungo telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi sebenarnya dari Homestay milik Apeng yang berlokasi di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Peninjauan tersebut dilakukan sebulan yang lalu untuk melakukan pemeriksaan silang serta memastikan kesesuaian antara data yang tercatat di sistem dengan kondisi di lokasi.
Dalam waktu dekat, tepatnya pada minggu ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bungo akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk duduk bersama membahas secara khusus permasalahan perizinan usaha tersebut.
Kepala Dinas DPMPTSP Giyatno menyampaikan hal itu melalui Kabid Informasi, Pengaduan, Pembinaan dan Pengendalian Yurnalis, saat ditemui di ruang kerjanya didampingi Kasi Asyari dan staf, Senin (9/11).
“Seandainya ditemukan masalah terkait perizinan, maka pihak pengelola akan diminta untuk segera melengkapi dan memperbaiki dokumennya. Sebab, secara aturan yang berlaku, izin kategori homestay hanya diperbolehkan untuk kapasitas maksimal 20 kamar. Sementara yang ada di lapangan mencapai 40 kamar, sehingga jelas belum sesuai klasifikasi yang ditetapkan,” ungkap Yurnalis mewakili Kepala Dinas DPMPTSP.
Pihaknya menegaskan, selama proses perbaikan dan penyesuaian izin sedang berjalan dan belum selesai sempurna, maka operasional homestay tersebut harus dihentikan sementara.
“Apabila setelah melalui proses pembahasan dan verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka homestay tersebut wajib menutup operasinya terlebih dahulu sampai izin yang sesuai dengan kapasitas bangunan tersebut selesai diterbitkan. Tidak boleh berjalan dengan izin yang tidak sesuai kapasitasnya,” tegasnya.
Pembahasan ini menjadi sorotan publik menyusul dugaan ketidakpatuhan perizinan, di mana bangunan berkapasitas 40 kamar diduga terdaftar dalam kategori homestay yang batas maksimalnya hanya 20 kamar.
Saat ini pihak DPMPTSP belum menyampaikan apakah ada dugaan pelanggaran administratif atau pidana lain yang ikut diselidiki dalam proses pembahasan tersebut. Publik menantikan hasil rapat koordinasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
(RP)
