Kabarreskrim.net // BUNGO
Indah nama sebuah desa: Air Gemuruh. Nama yang seolah bercerita tentang aliran air yang deras, membawa berkah, kehidupan, dan kesejahteraan bagi ribuan warganya. Harapan besar tersimpan di sana, apalagi setiap tahun Pemerintah Pusat menyalurkan uang rakyat triliunan rupiah lewat skema Dana Desa.
Selama dua tahun berturut-turut, 2024 hingga 2025, kas Desa Air Gemuruh banjir uang. Total dana yang masuk tercatat sah secara administrasi mencapai angka fantastis: Rp 1.621.336.000 (Lebih dari 1,6 Miliar Rupiah). Angka yang seharusnya mampu mengubah total wajah desa, mengaspal seluruh jalan, membangun puluhan jembatan, dan menyejahterakan petani serta nelayan
Namun, fakta pahit dan kontras terungkap dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan langsung oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Air Gemuruh ke meja Inspektorat Kabupaten Bungo. Data yang seharusnya menjadi bukti keberhasilan pembangunan, justru berubah menjadi bukti kuat penyimpangan dan anomali pengelolaan keuangan negara.
Realitasnya Uang ratusan juta menguap untuk pesta adat, rapat berulang kali, dan pelatihan tak berujung. Sementara jalan desa tetap berlubang, becek, dan terabaikan.
Tahun Anggaran 2024 Rp 794.821.000
Tahun Anggaran 2025: Rp 826.515.000
TOTAL KUMULATIF: Rp 1.621.336.000
Secara prosedur transfer, uang ini 100% Aman dan Sesuai SK Bupati. Tidak ada selisih hitungan. Masalah fatalnya bukan di “uang tidak masuk”, tapi di “uang dipakai untuk apa”. Dan di sinilah letak skandal pengelolaan keuangan Desa Air Gemuruh dimulai.
Aturan main penggunaan Dana Desa di Indonesia sangat baku, tertulis jelas dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 7 Tahun 2021:
MAKSIMAL 30% anggaran boleh dipakai untuk Pemerintahan (Gaji, Operasional, Administrasi).
MINIMAL 70% anggaran WAJIB dipakai untuk Rakyat: Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Ekonomi, Kemasyarakatan, dan Bencana.
Prinsip dasarnya Dana Desa adalah uang Pembangunan, bukan uang Birokrasi.
Namun, data rincian pengeluaran yang tertulis hitam di atas putih di laporan Inspektorat Bungo menunjukkan pembalikan fakta yang mencengangkan. Rumus 30:70 terbalik menjadi 70:30. Uang rakyat habis untuk kepentingan birokrasi dan seremonial, sementara pembangunan fisik hanya jadi “korban”.
1. TAHUN 2024: 31% Dana Lenyap untuk Pesta, Pembangunan Fisik Hanya 1,7%
Festival Kesenian & Adat (7 Kali Pelaksanaan): Rp 252.000.000
FAKTA MENGEJUTKAN: Satu pos kegiatan ini saja menyedot 31,7% dari TOTAL SELURUH DANA DESA SETAHUN. Artinya, satu kali pesta adat menghabiskan rata-rata Rp 36 Juta. Padahal aturan nasional membatasi pos Kemasyarakatan/Adat maksimal hanya 15-20%. Di Air Gemuruh, angkanya dua kali lipat lebih besar dari batas aman.
Pembinaan Lembaga Adat (4 Kali): Rp 76.800.000
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (4 Kali): Rp 51.600.000
Peningkatan Kapasitas BPD (3 Kali): Rp 20.500.000
Jika dijumlahkan, hanya untuk Makan, Minum, Rapat, Upacara, dan Seremonial, Desa Air Gemuruh menghabiskan:
TOTAL: Rp 400.900.000 (Empat Ratus Juta Lebih!) atau setara 50,4% dari seluruh anggaran tahun 2024.
POS PEMBANGUNAN FISIK (Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi): Rp 13.700.000
Ya, Anda tidak salah baca. Dari uang hampir 800 juta, hanya Rp 13,7 Juta (1,7%) yang dipakai untuk membangun sesuatu yang bisa diinjak, dipakai, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
Bandingkan Pesta Adat dapat Rp 252 Juta, Jalan Desa hanya dapat Rp 13 Juta. Inilah definisi nyata dari “Desa Asyik Pesta, Rakyat Tetap Menderita”.
2. TAHUN 2025: POLA MASIH SAMA, PEMBANGUNAN MASIH “ANAK TIRI”
Belajar dari kesalahan tahun sebelumnya? Ternyata tidak. Di tahun 2025, dengan pagu anggaran naik menjadi Rp 826.515.000, Pemerintah Desa Air Gemuruh seolah memiliki “cetak biru” yang sama persis. Uang masih lebih cinta ke pos kegiatan rapat dan pelatihan dibandingkan pembangunan.
Rincian yang dilaporkan ke Inspektorat Bungo
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (2 Kali): Rp 84.000.000
Dua kali pelatihan/study banding/rapat menghabiskan hampir Rp 85 Juta. Nilai ini 6 kali lipat lebih besar daripada anggaran pembangunan jalan seluruhnya tahun 2024.
Pembinaan Satlinmas / Keamanan (2 Kali): Rp 54.600.000
Bantuan Perikanan & Pembuatan Kolam Ikan: Rp 115.000.000
Meski masuk kategori pemberdayaan, nilai ini dinilai sangat bombastis dan tidak proporsional. Belum lagi beredar isu di kalangan warga bahwa manfaatnya tidak merata, hanya dinikmati lingkaran dekat kekuasaan.
Sekali lagi, jalan berlubang, akses pertanian putus, dan saluran air mampet tetap menjadi pemandangan sehari-hari. Dana ratusan juta cair, namun pembangunan fisik kembali dikorbankan demi “biaya operasional dan kegiatan”.
“Secara angka masuk, Air Gemuruh benar. Rp 794 juta, Rp 826 juta, itu persis sama dengan data pusat. Tidak ada uang yang hilang saat transfer. Tapi begitu kita bedah rincian pengeluarannya, datanya sangat aneh, janggal, dan melanggar aturan baku Permendesa 7/2021.” ungkap salah seorang sumber
1. Pelanggaran Proporsionalitas: Memutarbalikkan rasio anggaran. Dana seharusnya 70% untuk rakyat, malah 70% habis untuk birokrasi & seremonial.
2. Pemecahan Kegiatan (Splitting): Memecah satu jenis kegiatan (seperti pembinaan/adat) menjadi 4-7 kali pelaksanaan. Modus klasik untuk menyerap anggaran dan memakan uang kas, padahal satu kali kegiatan sudah cukup.
3. Penyalahgunaan Tujuan: Dana Desa murni untuk pembangunan, tapi di Air Gemuruh dialihkan jadi “Dana Pesta & Rapat”.
Di kantor desa, di atas kertas laporan, semuanya terlihat indah, lengkap, dan rapi. Ada foto kegiatan, ada nota belanja, ada tanda tangan. Tapi, kebenaran sejati ada di tanah, di jalan berlumpur tempat warga berjalan setiap hari.
Di Dusun Tengah, Desa Air Gemuruh, jalan tanah merah masih menjadi satu-satunya akses utama. Saat panas, debunya mengepul menutupi rumah warga. Saat hujan, jalan ini berubah menjadi sungai lumpur dalam, membuat sepeda motor sering terperosok, apalagi mobil pengangkut hasil bumi.
Secara hitungan kasar, kerugian keuangan negara di Desa Air Gemuruh sangat mudah dihitung. Mengacu aturan Minimal 70% untuk Pembangunan & Pemberdayaan, maka
Tahun 2024: 70% x Rp 794 Juta = Rp 555,8 Juta WAJIB dipakai untuk rakyat.
Realisasi: Hanya Rp 13,7 Juta dipakai untuk fisik.
Sisa anggaran ratusan juta yang seharusnya dipakai rakyat, habis untuk pesta/rapat. Ini adalah Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan terbukti dokumen.
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1):
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun…”
Pengalihan penggunaan dana dari tujuan yang seharusnya (Pembangunan) ke tujuan lain (Seremonial berlebihan) yang merugikan kepentingan umum, memenuhi unsur pidana korupsi: Secara melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya/menguntungkan kelompok tertentu.
Desa Air Gemuruh seharusnya menjadi kebanggaan Kabupaten Bungo. Potensi alam melimpah, tanah subur, letak strategis, dan dukungan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar.
Namun, tangan-tangan pengelola yang salah kaprah, yang lebih mementingkan gengsi seremonial daripada kenyamanan rakyat, telah mengubah berkah menjadi lakon menyedihkan
1,6 Miliar Rupiah adalah uang rakyat, uang pajak dari seluruh Indonesia yang dikirimkan demi satu tujuan: MEMBANGUN DESA. Bukan untuk membiayai pesta adat berkali-kali lipat, bukan untuk membiayai rapat-rapat tanpa hasil, dan bukan untuk dinikmati segelintir orang di kantor desa.
Kini mata seluruh warga Bungo tertuju pada Inspektorat Kabupaten dan Kejaksaan Negeri. Akankah dokumen bukti penyimpangan ini hanya jadi arsip debu di lemari, atau akan membawa penanggung jawab ke meja hijau?
Warga Air Gemuruh tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak mereka: Jalan yang tidak becek, air yang mengalir, dan masa depan yang lebih baik.
Sampai saat ini, yang terdengar di Desa Air Gemuruh bukanlah gemuruh air kehidupan, melainkan gemuruh protes rakyat yang mulai tak mampu lagi dibungkam.
(Rp)
