Kabarreskrim.net//Bungo
Janji peninjauan ke lapangan serta rapat pembahasan perizinan homestay milik Apeng di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan waktu pelaksanaan. Padahal, berbagai pernyataan telah disampaikan oleh pihak DPRD maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bungo sejak beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Ketua Pansus Perizinan DPRD Bungo, Rindang Sarmelin Siahaan, menyatakan pihaknya akan segera turun ke lokasi untuk meninjau langsung permasalahan homestay yang beroperasi dengan 40 kamar tersebut, padahal berdasarkan aturan, kategori homestay maksimal hanya mengizinkan kapasitas hingga 20 kamar. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, Pembinaan dan Pengendalian DPMPTSP Bungo, Yurnalis, juga menyampaikan akan segera mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas masalah ketidaksesuaian izin tersebut, termasuk langkah perbaikan yang harus diambil, hingga kemungkinan penutupan sementara jika ditemukan pelanggaran.
Namun hingga saat ini, belum ada jadwal pasti kapan tim Pansus akan turun ke lapangan maupun kapan rapat koordinasi yang dijanjikan akan dilaksanakan. Saat diminta konfirmasi lebih lanjut, pihak DPMPTSP pun belum memberikan jawaban yang pasti, hanya berjanji akan menanyakan ke pihak terkait tanpa ada kelanjutan informasi yang jelas.
Ketiadaan kejelasan ini pun memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa proses yang dinilai penting ini terhenti di tengah jalan? Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ada keengganan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti masalah ini?
Jika permasalahan perizinan ini diselesaikan dengan benar dan sesuai aturan, bukan hanya ketertiban hukum yang terjaga. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo juga berpotensi memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak yang seharusnya disetorkan sesuai jenis usaha yang sebenarnya. Namun tampaknya, harapan tersebut belum bisa terwujud karena belum ada langkah konkret yang diambil.
Masyarakat berharap, janji yang disampaikan oleh wakil rakyat maupun instansi pemerintah bukan sekadar omong kosong belaka. Semua pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan secara adil dan transparan, tanpa memandang siapa pelakunya. Publik terus menunggu kapan Pansus Perizinan dan DPMPTSP benar-benar bergerak menuntaskan persoalan ini hingga tuntas.
(RP)









