Kabarreskrim.net // Bungo
Bukan hanya guru tetap, ratusan guru honorer paruh waktu di Kabupaten Bungo pun merasakan kepahitan yang sama sudah enam bulan mengajar, hadir setiap hari, melaksanakan tugas pendidikan, tapi tidak menerima gaji sepeser pun. Status mereka yang “paruh waktu” seolah dijadikan alasan untuk mengesampingkan haknya, padahal tenaga dan waktu yang mereka curahkan tetap berharga.
Status Paruh Waktu Bukan Alasan Tanpa Bayaran
Ini pertanyaan paling tajam dan tak terelakkan, Jika pemerintah menganggap tugas mereka hanya “paruh waktu”, mengapa tetap menerbitkan SK pengangkatan dan membebani mereka dengan jam mengajar ? Apakah status itu dijadikan dalih untuk tidak menyiapkan anggaran sejak awal?
Fakta di lapangan terbuka,Alokasi dana untuk honorer paruh waktu nyaris hilang. Penyebab utamanya bukan kekurangan pendapatan daerah, melainkan pemotongan dan pengalihan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tingkat nasional, gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah diajukan agar pengalihan dana ini dinyatakan melanggar Pasal 31 UUD 1945. Terungkap, sekitar Rp223 triliun dari pos pendidikan dipindahkan untuk MBG pada APBN 2026. Akibatnya, pos-pos pendukung pendidikan — termasuk bayaran bagi tenaga pengajar paruh waktu tergerus habis.
Solusi PalsuAmbil Dana OPD Maukah Mereka Mengorbankan Programnya?
Pemkab Bungo mengusulkan jalan keluar,tunggakan enam bulan akan dibayar dengan mengambil sisa anggaran dari berbagai OPD
Pertanyaan kerasnya dana OPD sudah ditetapkan untuk kebutuhan layanan warga, perbaikan fasilitas, dan program wajib. Jika dipaksa dialihkan, maka pelayanan publik di bidang lain akan terhambat. Maukah kepala OPD mengorbankan kinerja instansinya hanya untuk menutupi kesalahan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan?
Dan yang lebih menyakitkan Guru paruh waktu yang gajinya sudah jauh di bawah standar pun harus menunggu kepastian dari “belas kasihan” instansi lain. Ini bukan solusi ini bukti lemahnya tata kelola keuangan daerah.
Realita Pahit Guru Paruh WaktuSelama enam bulan menunggu
Penghasilan yang sebenarnya sudah pas pasan kini hilang sama sekali,banyak yang harus meminjam uang hanya untuk biaya transportasi ke sekolah
Status “paruh waktu” kerap dijadikan bahan pembiaran, seolah mereka tidak berhak menuntut haknya
Pernyataan “tidak ada pemotongan dana” hanya omong kosong, karena di lapangan hak mereka justru hilang tanpa kejelasan
Kami sampaikan dengan tegas agar didengar,
Status paruh waktu bukan alasan tidak membayar gaji hak mereka tetap dijamin undang-undang, Batalkan rencana mengambil dana dari OPD; jangan ganggu layanan publik lain hanya karena kesalahan penganggaran
Segera tunjukkan sumber dana yang sah dan khusus untuk melunasi tunggakan enam bulan penuh bagi seluruh guru honorer paruh waktu
Dukung gugatan di MK agar anggaran pendidikan kembali utuh, tidak dialihkan, dan benar-benar dipakai untuk kebutuhan sekolah dan tenaga pengajar
Bupati Bungo, ingatlah,Guru paruh waktu tetap berperan menjaga jalannya pendidikan. Mereka juga punya keluarga dan kebutuhan hidup. Jangan biarkan mereka bekerja dengan hati, tapi pulang dengan tangan kosong selama enam bulan hanya karena kebijakan yang salah arah.
(Rp)
