Kabarreskrim.net//Bungo
Program revitalisasi satuan pendidikan yang digulungkan pemerintah seharusnya membawa perubahan nyata bagi sarana dan prasarana pendidikan. Namun pantauan media di TK Pertiwi II, Pasar Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, memunculkan sejumlah catatan yang memerlukan penjelasan terbuka.
Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, pekerjaan yang tampak terhitung hanya sebatas pengecatan dinding, penggantian atap seng, dan pemasangan plafon. Sementara itu, penggantian kusen pintu dan jendela hanya dilakukan pada dua unit jendela.
Yang juga menjadi sorotan, sisa material berupa reng baja ringan yang terlihat di lokasi tidak memiliki merek yang tertera, sehingga kualitas dan spesifikasinya tidak dapat diverifikasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran apakah material yang digunakan benar-benar memenuhi standar keamanan dan ketahanan bangunan.
Media juga memperoleh informasi dari salah seorang tenaga pengajar di TK tersebut yang mengaku tidak mengetahui sama sekali mengenai proses pelaksanaan pembangunan. Yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek ini hanya bendahara sekolah, petugas keamanan, dan ketua panitia pembangunan yang diketahui adalah suami dari Kepala Sekolah sendiri.
Pertanyaan pun muncul di mana peran partisipatif warga sekolah dan transparansi pengelolaan program?
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala TK Pertiwi II, Hasnaili, menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi yang ditetapkan.
“Sudah sesuai dengan aturan,” ujar Hasnaili.
Namun ketika ditanya lebih rinci terkait sisa material baja ringan yang tidak bermerek, respons yang diberikan justru terkesan menghindar:
“Loh, kok sedetail itu ya,” katanya singkat.
Kepala sekolah menegaskan bahwa dengan dana bantuan sebesar Rp276.606.000, seluruh komponen ,mulai dari ruang kelas, sanitasi, hingga ruang administrasi telah direhabilitasi secara menyeluruh.
Nilai dana yang tidak sedikit ini tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat. Namun kesenjangan antara hasil yang terlihat di lapangan dengan nilai anggaran yang disalurkan, keterbatasan informasi yang diketahui warga sekolah, serta kualitas material yang tidak jelas spesifikasinya, menjadikan program ini layak untuk diawasi secara ketat.
Masyarakat berharap pihak berwenang, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, dapat melakukan verifikasi menyeluruh di lokasi. Transparansi bukanlah permintaan berlebih itu adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan digunakan.(Rp)
