Kabarreskrim.net //Bungo
Visi besar Bupati Dedy Putra yang digembar-gemborkan: “Bungo Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, seolah tinggal janji kosong di udara. Nyatanya, hampir setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Bungo kini babak belur diterjang kerusakan alam parah akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang justru makin merajalela, bukannya diberantas seperti janji kampanye dan pidato pelantikan.
Dari Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Bathin III, Rantau Pandan, hingga sekitar Bandara Muara Bungo dan sepanjang aliran Sungai Batang Bungo, pemandangan mengerikan jadi keseharian: tanah tergerus lubang besar menyerupai kawah, sungai berubah warna menjadi keruh kehitaman beracun merkuri, lahan pertanian rusak total, dan hutan gundul tak bersisa. Warga melaporkan, hampir di setiap dusun kini ada lokasi tambang ilegal yang beroperasi siang malam, makin berani dan tak ada rasa takut pada hukum.
“Bupati bilang nol toleransi, tapi kenyataan beda jauh. Dulu sempat sepi sedikit, sekarang malah lebih banyak lagi. Alat berat masuk keluar lewat jalan desa, aparat lewat saja diam saja,” ujar seorang warga Limbur Lubuk Mengkuang yang enggan disebut namanya, kecewa berat. Di wilayahnya saja, warga catat ada belasan titik aktif, sementara pemerintah kecamatan dan perangkat desa dituding malah memberi ruang dan tutup mata.
Bukan rahasia lagi, sorotan tajam datang dari berbagai kalangan. Pasca 100 hari kerja pemerintahan Dedy Putra, tokoh pemuda dan pengamat politik sudah menilai janji berantas PETI belum ada hasil nyata—malah makin parah. “Retorika saja, di lapangan nol capaian. PETI makin dekat ke pusat kota, makin masif,” tokoh pemuda setempat, seperti dimuat berbagai media lokal.
Pertanyaan besar mengemuka,kenapa susah sekali diberantas?
Isu panas yang berhembus kencang di tengah masyarakat dan media sosial dugaan kuat ada keterlibatan keluarga dan lingkaran dekat Bupati Dedy Putra di balik operasi PETI besar-besaran ini. Konon, pemodal utama dan penguasaan lahan tambang ternyata orang-orang dekat, sehingga penindakan tak pernah sampai ke akar masalah, hanya menangkap buruh biasa saja. Inilah alasan kenapa operasi satgas sering berhenti di tengah jalan, alat-alat yang disita bisa kembali beroperasi, dan lokasi tambang dibuka ulang sehari setelah dibongkar.
Menanggapi gemuruh itu, Bupati Dedy Putra sempat mengundang media dan bersumpah tegas: “Demi Allah, satu sen pun saya tidak makan uang PETI. Saya haramkan itu bagi diri saya,” kata dia 31 Maret 2026 lalu, menyebut isu itu berita bohong atau hoaks. Namun penjelasan itu justru makin memicu pertanyaan kalau pemimpin bersih, kenapa kerusakan makin parah dan PETI tak berkurang?
Lembaga pengawas lingkungan dan aktivis menegaskan: Visi berwawasan lingkungan hanya isapan jempol kalau fakta lapangan berbicara sebaliknya. Sampai saat ini, sungai-sungai utama masih tercemar berat, lahan rusak tak ada reklamasi, dan warga makin sulit mendapat air bersih.
“Kalau benar berantas, harusnya makin sedikit. Ini makin banyak, merata ke semua kecamatan. Artinya ada yang salah di sistem, ada yang dijaga. Janji manis saja, alam kami yang jadi korban,” tegas aktivis lingkungan Bungo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perubahan berarti. PETI masih beroperasi bebas, kerusakan terus bertambah, dan masyarakat masih menunggu: apakah visi Bupati cuma jargon politik, atau benar-benar akan dibuktikan?
(Rp)
