Kabarreskrim.net//Bungo
Kejaksaan Negeri Bungo selaku lembaga pendamping pengawasan penggunaan dana negara diminta untuk tidak hanya sekadar menerima laporan dari Dinas Pendidikan di atas meja, melainkan turun langsung ke lokasi proyek revitalisasi TK Pertiwi II, Pasar Bungo, untuk melakukan pengecekan silang secara independen.
Seruan ini mengemudi menyusul pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, Ir. Hj. Annalukita, M.M., yang membatasi peran dinasnya hanya sebatas “monitoring dan pembinaan,” lalu melempar urusan pemeriksaan kepada Inspektorat dan BPK. Ketika ditanya apakah Diknas sudah turun ke lokasi TK Pertiwi II dan apa hasilnya, Kadis justru menyarankan menghubungi bawahannya
Pertanyaan mendasar pun muncul, bukankah Kejaksaan memiliki fungsi pendampingan sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek? Mengapa pekerjaan yang terlihat jelas tidak sesuai spesifikasi , mulai dari material tanpa merk, pengerjaan yang asal jadi, hingga keterlibatan guru yang diabaikan , justru dibiarkan terjadi di bawah pengawasan semua pihak?
“Pemeriksaan dan audit ada lembaganya pak. Kami hanya melakukan monitoring dan pembinaan.” Pernyataan Kadis Pendidikan Bungo
Namun peran pendampingan Kejaksaan bukan sekadar menunggu laporan datang. Kejaksaan melalui program pendampingan memiliki mandat untuk ikut memastikan sejak awal bahwa dana negara digunakan secara tepat, sesuai peruntukan, dan bebas dari penyimpangan. Jika Diknas mengaku hanya memantau tanpa memeriksa, dan Kejaksaan hanya menerima laporan tanpa verifikasi lapangan, lalu siapa yang benar-benar menjamin uang rakyat tidak terbuang sia-sia?
Apakah pendampingan Kejaksaan hanya berfungsi saat semuanya berjalan lancar? Atau justru saat ada indikasi ketidakberesan seperti di TK Pertiwi II inilah peran pendampingan itu paling dibutuhkan? Warga dan masyarakat luas berhak tahu
Jangan sampai fungsi pendampingan Kejaksaan hanya menjadi simbol tertulis di atas kertas, sementara di lapangan pekerjaan asal dikerjakan dan dana negara dipertaruhkan. Masyarakat menunggu langkah nyata, bukan alasan saling lempar tanggung jawab antar instansi. Turunlah ke lapangan Kejaksaan Bungo, karena kebenaran tidak akan pernah terlihat dari balik tumpukan laporan di atas meja.(Rp)
