Kabarreskrim.net // Tapanuli Selatan
Ujian berat menghantam komitmen “Bagusi Tapsel” dan visi “Tapsel Bangkit” akibat sikap tertutup Kepala Dinas Pertanian Tapsel, Muhammad Taufik Batubara. Hingga awal November 2026, sang Kadis memilih terus bungkam terhadap rangkaian konfirmasi resmi tim investigasi terkait dugaan karut-marut proyek fisik Tahun Anggaran 2026. Sikap tidak kooperatif ini mempertebal kecurigaan publik mengenai adanya praktik nepotisme dan pembiaran terhadap penurunan kualitas proyek senilai ratusan juta rupiah yang dibiayai uang rakyat.
Keraguan publik terkonfirmasi nyata di Kecamatan Angkola Barat. Proyek Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Saba Rodang Sialogo senilai Rp200 juta kini dalam kondisi memprihatinkan dengan keretakan struktural masif di berbagai titik. Kerusakan dini ini diduga kuat terjadi akibat metode pengerjaan yang menyimpang dari standardisasi teknis serta lemahnya fungsi pengawasan dinas, sehingga merugikan asas kemanfaatan fasilitas umum.
Dugaan pelanggaran hukum makin menyengat pada proyek Pembangunan Embung Pertanian senilai Rp200 juta yang juga berlokasi di Angkola Barat. Proyek yang seharusnya untuk kepentingan umum ini disinyalir kuat dibangun di atas lahan pribadi milik oknum internal dinas tanpa alas hak yang sah. Ketiadaan bukti otentik berupa Surat Hibah hingga saat ini memperkuat tuntutan masyarakat agar instansi tersebut bersikap transparan dan bebas dari praktik KKN.
Kebobrokan tata kelola anggaran ini diduga berhulu dari permainan haram di lingkaran pengadaan barang dan jasa. Rumor mengenai setoran commitment fee Pengadaan Langsung (PL) hingga 17,5 persen sebelum kontrak ditandatangani, ditengarai menjadi pemicu utama rapuhnya fisik infrastruktur di lapangan. Praktik transaksional di bawah meja ini dinilai memaksa terjadinya pemotongan anggaran teknis secara sepihak dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat.
Bungkamnya Kadis Pertanian kini menjadi rapor merah dan lampu kuning bagi kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, Bupati didesak segera mengambil tindakan korektif konkret, termasuk mencopot pejabat yang tidak kooperatif. Langkah tegas ini krusial demi membuktikan kepada masyarakat bahwa komitmen kebersihan birokrasi bukan sekadar pemanis retorika politik di atas kertas.
Kini, bola panas berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH). Kejaksaan Negeri maupun Unit Tipidkor Polres Tapsel dituntut segera melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) atas indikasi kerugian negara ini. Publik menanti, apakah visi “Tapsel Bangkit” akan diselamatkan lewat penegakan hukum yang tegas, atau justru dibiarkan tenggelam dalam pusaran konspirasi diam.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul: “Aroma Nepotisme dan Proyek Retak Dinas Pertanian: Komitmen ‘Bagusi Tapsel’ Terus Diuji”. Redaksi tetap berkomitmen menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan terus membuka ruang konfirmasi, Hak Jawab, serta Hak Koreksi seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Pertanian Tapsel maupun pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi. (Adi MH)
