Kabarreskrim.net // Pesawaran
Di tengah semangat pembangunan yang sering digaungkan, publik Pringsewu kini dihadapkan pada rentetan persoalan tata kelola yang mengusik rasa keadilan. Berbagai laporan media dalam kurun waktu terakhir seolah membentuk sebuah “puzzle” besar yang patut dipertanyakan: Apakah Pringsewu sedang berada dalam bayang-bayang pembiaran sistematis?
Sebagai bagian dari kontrol sosial, penulis memandang isu-isu ini tidak bisa dilihat secara parsial. Terdapat urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjelaskan adanya indikasi rendahnya akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan kewenangan di berbagai lini berikut ini:
1. “Silence is Not Gold”: Teka-teki Etika Kepala Daerah.
(Referensi: 1 Maret 2026)
Sikap bungkam Bupati Pringsewu terhadap polemik dugaan konflik kepentingan proyek jasa foto ijazah SD adalah anomali demokrasi. Secara etika kekuasaan, penggunaan Dana BOS pada sektor yang melibatkan relasi bisnis pejabat wajib diletakkan dalam koridor transparansi guna memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penulis menegaskan bahwa klarifikasi publik bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban moral pemimpin guna menghindari persepsi negatif masyarakat.
2. Hak Penghasilan dan Pengakuan “Kekeliruan Administratif”
(Referensi: 16 Maret 2026)
Isu pemotongan gaji ASN untuk zakat dan infak tanpa persetujuan tertulis individu merupakan persoalan serius terkait hak atas penghasilan. Meskipun BAZNAS Pringsewu telah mengklarifikasi adanya potensi “kekeliruan administratif”, penulis berpendapat bahwa pengakuan tersebut justru menegaskan lemahnya sistem pengawasan. Alasan administratif tidak boleh mengabaikan regulasi keuangan yang mewajibkan konsensus tertulis dalam setiap pemotongan hak pegawai negara.
3. Indikasi Intervensi pada Bantuan Pendidikan.
(Referensi: IntisariNews, 13 April 2026)
Dugaan pengondisian bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan di enam titik lokasi mengarah pada aroma “titipan” kelompok tertentu. Praktik ini menjadi alarm merah bagi integritas pengadaan barang dan jasa. Penulis menuntut agar proses ini diaudit secara terbuka guna memastikan bantuan negara sampai tanpa intervensi kepentingan non-teknis.
4. “Paradoks Anggaran”: Ironi Belanja Makan-Minum.
(Referensi: 16 April 2026 kabarreskrim.net, 7 Februari 2025)
Angka Rp1,35 miliar untuk konsumsi DPRD dan Rp1,4 miliar di Dinas Pendidikan adalah sebuah ironi anggaran di tengah perjuangan rakyat memulihkan ekonomi. Fakta bahwa pejabat terkait memberikan pernyataan “tidak mengetahui detail” penggunaan anggaran tersebut menunjukkan adanya degradasi fungsi kontrol internal. Penulis mempertanyakan di mana rasa empati anggaran terhadap kebutuhan prioritas masyarakat Pringsewu?
5. Standar Keselamatan (K3) pada Proyek Labkesda
(Referensi: 13 Agustus 2025)
Pembangunan Labkesda senilai Rp10,9 miliar yang diduga mengabaikan standar K3 menunjukkan defisit pengawasan lapangan. Kelalaian ini bukan sekedar masalah teknis infrastruktur, melainkan potensi pelanggaran hukum terhadap perlindungan tenaga kerja yang tidak boleh ditoleransi oleh dinas terkait.
Peran Sekda: Di Mana Dirigen Administrasi Daerah?
Dalam seluruh rentetan isu ini, peran Sekretaris Daerah (Sekda) Pringsewu selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan koordinator administrasi tertinggi menjadi krusial. Penulis menilai, jika “kebocoran” atau kejanggalan ini terus berulang, maka patut dipertanyakan sejauh mana fungsi pembinaan dan pengawasan administratif yang dilakukan oleh Sekda. Sebagai pemegang tongkat kendali birokrasi, Sekda tidak boleh lepas tangan atas anomali anggaran yang terjadi di berbagai OPD.
Kesimpulan: Urgensi APH dan KPK
Rangkaian fakta di atas menunjukkan adanya pola yang konsisten: ketidakterbukaan dan lemahnya pengawasan. Penulis menegaskan bahwa informasi yang telah tersaji di media massa adalah modal awal bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk melakukan penyelidikan proaktif.
Lebih jauh, penulis mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi langsung di Pringsewu. Tulisan ini dibuat bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai bentuk cinta terhadap daerah agar Bumi Jejama Secancanan tidak terus tenggelam dalam bayang-bayang pembiaran. Tegakkan hukum secara transparan, atau kepercayaan publik akan runtuh permanen dan sejarah mencatat ini sebagai era pembiaran.
(Eti)
