Satreskrim Polres Batu Bara Gagalkan Dugaan TPPO dan Penempatan PMI Ilegal Dari Pelabuhan Laut Tanjung Balai 

banner 728x90

Kabarreskrim.net // Batu Bara

Dukung Program QUICK QWINS melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Satreskrim Polres Batu Bara berhasil ungkap dugaan Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia melalui jalur Pelabuhan Laut Tanjung Balai.

Dari operasi tersebut, Petugas amankan Lima Orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan menetapkan Dua Orang Pria berinisial SL alias Syahrizal (44) dan S alias Sabri (41).

Kasus ini terungkap, Senin (12/10/2026), setelah Personel Satreskrim menerima informasi dugaan pemberangkatan CPMI ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen dan izin resmi.

Dari penyelidikan, Pelaku Syahrizal berperan mencari dan menerima Calon Pekerja Migran, dan membantu Pengurusan Paspor. Pelaku Sabri bertugas menjemput, mengantar CPMI untuk pengurusan paspor, dan mengantarkan mereka menuju Pelabuhan Laut Tanjung Balai.

Modusnya, para CPMI diarahkan untuk menyampaikan kepada Petugas Imigrasi untuk diberangkatkan ke Malaysia untuk berwisata. Polisi menduga aksi tersebut telah berlangsung sejak Tahun 2022 lalu.

Dari pengungkapan kasus ini, Polisi menyita Lima Buku Paspor, Dua Unit Handphone, Jenis Android, Merk Samsung, dan Satu Unit Mobil, Jenis Toyota, Merk Rush, Warna Putih, No. Pol. BK 1821 VOC.

Kapolres Batu Bara melalui Kasat Reskrim, AKP Binrod Situngkir, SH., MH., mengatakan, pengungkapan tersebut upaya kepolisian mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan melindungi Masyarakat dari praktik penempatan pekerja migran secara ilegal.

Masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar pastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi.

“Himbauan kepada Warga yang ingin bekerja di luar negeri, agar melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di BP3MI, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” ucapnya.

Atas perbuatannya, Kedua Pelaku dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 dan Pasal 83 juncto Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 UU RI No. 1 Tahun 2023, tentang KUHP,

terancam pidana kurungan paling lama 10 Tahun Penjara, dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar.

(Dharma)

Pos terkait

banner 728x90