Kabarreskrim.net // Probolinggo
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Probolinggo tengah menjadi sorotan publik. Lembaga mitra pemerintah yang bergerak dalam pengembangan pendidikan Al-Qur’an itu dinilai menunjukkan praktik nepotisme dalam struktur kepengurusannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, susunan pengurus harian LPTQ Kota Probolinggo terdiri dari Ketua Harian yang merupakan ayah, sekretaris yang disebut menantu, serta bendahara yang diketahui anak dari ketua. Pada tahun 2023, lembaga tersebut menerima dana hibah sebesar Rp6,8 miliar.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, menegaskan bahwa praktik nepotisme tidak sehat bagi sebuah lembaga publik.
“Tidak baik, itu nepotisme. Struktur organisasi yang dibangun atas dasar hubungan keluarga dapat menurunkan kinerja institusi, memicu konflik, dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Selain sorotan soal struktur kepengurusan, sejumlah pengasuh Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) juga menyampaikan keberatan atas kebijakan insentif guru yang dinilai tidak transparan. Seorang ustaz pengasuh TPQ yang enggan disebutkan namanya menuturkan, jumlah penerima insentif di lembaganya tiba-tiba dikurangi tanpa peringatan.
“Harusnya ada tahapan peringatan dulu, bukan langsung dicabut. Kami juga menemukan data yang tidak sesuai dengan regulasi. Ada TPQ dengan santri banyak tapi insentif gurunya sedikit, sebaliknya ada yang santrinya minim tapi mendapat jatah banyak,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan pengasuh TPQ di Kecamatan Mayangan. Ia mengaku bersama rekan-rekan sesama pengasuh berencana menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Probolinggo.
“Kami sebagai rakyat berhak menanyakan transparansi dana dan kebijakan LPTQ. Selama ini tidak jelas,” ujarnya.
Sorotan publik terhadap LPTQ Kota Probolinggo ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan lembaga dan dana hibah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. (Fredo)
