Kabarreskrim.net//Denpasar
Jakarta Sabtu 14 November 2026
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Transparansi Publik (DPP GNTP – Integrity Watch) menyatakan akan menempuh langkah resmi dan prosedural untuk meminta evaluasi terhadap penghentian penyelidikan laporan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah hukum Polda Bali.
Langkah tersebut menyusul diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali terhadap laporan yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum GNTP, Rasyidi,C,PM,C,LOP ( Didik Castielo )
Berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki GNTP, laporan tersebut tercatat dengan Nomor:
LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI, tanggal 4 Maret 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite di SPBU 54.801.42, Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, Bali, dengan peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 12.17 WITA.
Dalam uraian laporan disebutkan adanya kendaraan mobil pick up warna hijau metalik dengan nomor polisi DK 1802 CX yang diduga melakukan pengisian BBM secara berulang.
Berdasarkan keterangan dalam laporan, kendaraan tersebut melakukan pengisian sekitar tiga menit, kemudian tidak keluar dari area SPBU, melainkan berputar di area SPBU dan kembali melakukan pengisian BBM.
Total pembelian BBM yang disebutkan dalam laporan diperkirakan mencapai Rp1.500.000.
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI
Persoalan menjadi perhatian GNTP setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Bali pada Juli 2026.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penyelidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
Dokumen itu juga mencantumkan bahwa telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 3 Juli 2026.
GNTP menghormati kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan publik, GNTP memandang perlu meminta penjelasan dan evaluasi terhadap proses penanganan laporan tersebut.
Sejumlah hal yang akan menjadi perhatian GNTP antara lain:
1. Apakah kendaraan yang disebut dalam laporan telah diperiksa secara fisik?
2. Apakah rekaman CCTV SPBU pada tanggal 23 Februari 2026 telah diamankan dan diperiksa?
3. Apakah data transaksi pengisian BBM telah ditelusuri?
4. Apakah operator SPBU, pengawas, maupun saksi yang berada di lokasi telah dimintai keterangan?
5. Apakah dugaan pengisian berulang dan kemungkinan modifikasi kendaraan telah didalami?
6. Apakah seluruh petunjuk dan alat bukti yang tersedia telah dipertimbangkan dalam gelar perkara?
Pertanyaan tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap penyidik, melainkan bentuk permintaan klarifikasi agar proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
PENGUNGKAPAN LIMA TERSANGKA DI PADANG GALAK MENJADI PERHATIAN GNTP
Perhatian GNTP semakin meningkat setelah beredarnya pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan praktik penjualan dan penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Padang Galak, Denpasar.
Dalam pemberitaan media yang beredar pada November 2026 disebutkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dan menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Informasi pemberitaan menyebutkan penggerebekan dilakukan di sebuah gudang yang diduga berkedok bengkel cat di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur.
GNTP menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta menyimpulkan bahwa lima tersangka tersebut memiliki hubungan dengan laporan Rasyidi di SPBU 54.801.42.
Akan tetapi, GNTP menilai perkembangan pengungkapan tersebut patut menjadi bahan penelaahan lebih lanjut, terutama untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan pola, pihak pemasok, kendaraan, jaringan distribusi, atau peristiwa lain yang relevan.
Jangan sampai informasi dan petunjuk yang sebenarnya dapat membantu pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM justru tidak pernah ditelusuri secara menyeluruh.
GNTP AKAN BERSURAT KEPADA SEJUMLAH LEMBAGA NEGARA
Sebagai bentuk pengawasan masyarakat dan upaya mendorong penegakan hukum yang transparan, DPP GNTP telah menyiapkan langkah korespondensi resmi secara berjenjang.
Berikut instansi yang akan menjadi tujuan surat GNTP:
1. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL (KABARESKRIM) POLRI – JAKARTA
Perihal:
Permohonan supervisi, evaluasi penghentian penyelidikan, dan gelar perkara khusus atas LP Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/Polda Bali.
Permohonan meliputi:
– Evaluasi penanganan laporan oleh Ditreskrimsus Polda Bali.
– Penjelasan mengenai dasar penghentian penyelidikan.
– Permohonan gelar perkara khusus sesuai mekanisme yang berlaku.
– Penelusuran kemungkinan adanya bukti tambahan.
– Pendalaman kemungkinan keterkaitan dengan pengungkapan dugaan jaringan BBM subsidi di Padang Galak.
Tembusan:
– Kapolri.
– Irwasum Polri.
– Kadiv Propam Polri.
– Kapolda Bali.
– Dirreskrimsus Polda Bali.
2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI (KAPOLDA BALI)
Perihal:
Permohonan evaluasi dan klarifikasi penghentian penyelidikan laporan dugaan penyalahgunaan BBM.
GNTP meminta Kapolda Bali melakukan evaluasi terhadap proses penanganan laporan dan memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penghentian penyelidikan.
Tembusan:
– Kapolri.
– Kabareskrim Polri.
– Irwasum Polri.
– Dirreskrimsus Polda Bali.
– DPP GNTP.
3. INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM (IRWASUM) POLRI
Perihal:
Pengaduan masyarakat dan permohonan pengawasan terhadap proses penanganan laporan dugaan penyalahgunaan BBM di Polda Bali.
GNTP meminta fungsi pengawasan internal Polri melakukan penelaahan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan laporan.
Tembusan:
– Kapolri.
– Kabareskrim Polri.
– Kapolda Bali.
– DPP GNTP.
4. DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN (DIVPROPAM) POLRI
Perihal:
Permohonan penelaahan apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau perilaku tidak profesional dalam penanganan laporan.
GNTP menegaskan bahwa pengaduan kepada Propam bukan merupakan tuduhan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran, melainkan permintaan pemeriksaan apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.
Tembusan:
– Kapolri.
– Irwasum Polri.
– Kabareskrim Polri.
– Kapolda Bali.
– DPP GNTP.
5. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)
Perihal:
Pengaduan masyarakat dan permohonan pemantauan terhadap penanganan laporan dugaan penyalahgunaan BBM oleh Polda Bali.
GNTP akan meminta Kompolnas menggunakan fungsi pengawasan eksternal dan pemberian saran kepada pimpinan Polri agar penanganan laporan mendapatkan perhatian dan evaluasi sesuai kewenangannya.
Tembusan:
– Kapolri.
– Kabareskrim Polri.
– Irwasum Polri.
– DPP GNTP.
GNTP SIAP MENEMPUH LANGKAH HUKUM LANJUTAN
DPP GNTP menegaskan bahwa langkah organisasi tidak berhenti pada pengiriman surat.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan bukti baru, fakta yang belum pernah diperiksa, atau indikasi adanya kekeliruan prosedural, GNTP akan meminta agar dilakukan tindakan lanjutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
GNTP juga akan mempelajari kemungkinan penggunaan mekanisme pengaduan dan pengujian hukum yang tersedia, dengan memperhatikan kedudukan hukum pelapor, jenis penghentian yang diterbitkan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Organisasi juga akan mengupayakan koordinasi dengan Dittipiter Bareskrim Polri untuk menyampaikan informasi dan meminta penelusuran apabila ditemukan hubungan faktual antara laporan sebelumnya dengan perkara BBM subsidi yang sedang ditangani.
PERNYATAAN KETUA UMUM GNTP
Ketua Umum DPP GNTP, RASYIDI,C,PM,C,LOP menegaskan bahwa langkah yang dilakukan organisasinya bukan untuk mencari kesalahan institusi kepolisian, melainkan memastikan bahwa setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Ketika masyarakat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana, tentu masyarakat berharap laporan tersebut ditangani secara serius dan seluruh fakta yang ada diperiksa secara menyeluruh. Kami menghormati kewenangan kepolisian, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk meminta penjelasan ketika sebuah laporan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.”
“Apalagi sekarang muncul pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Bali oleh Bareskrim Polri. Kami tidak ingin mendahului proses hukum ataupun menghubungkan orang-orang yang belum terbukti memiliki keterkaitan. Namun, apabila terdapat fakta yang berhubungan, kami berharap fakta tersebut dapat ditelusuri secara objektif.”
“GNTP akan menyampaikan surat secara resmi kepada Kabareskrim, Kapolda Bali, Irwasum, Divpropam, dan Kompolnas. Kami ingin seluruh proses ini berjalan secara terbuka, profesional, serta berdasarkan hukum. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai alasan dan proses penghentiannya.”
“Prinsip kami sederhana: hukum harus ditegakkan secara adil, tidak boleh tebang pilih, dan setiap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti. Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses hukum. Kami hanya meminta agar setiap persoalan diperiksa secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
PENEGASAN SIKAP GNTP
DPP GNTP menyampaikan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian dari kepentingan masyarakat luas.
BBM bersubsidi merupakan sumber daya yang pengelolaannya harus diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
GNTP mengajak seluruh masyarakat yang mempunyai informasi maupun bukti terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk menyampaikan informasi melalui jalur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
GNTP juga meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tidak bersalah dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapa pun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
HUKUM HARUS DITEGAKKAN SECARA ADIL. TRANSPARANSI HARUS DIJALANKAN. PENGAWASAN MASYARAKAT TIDAK BOLEH DIBUNGKAM.
(Wartikno)
