Kabarreskrim.net // Inhil
Suasana politik di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas. Setelah Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino menyatakan sikap tegas menolak rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanpa kajian mendalam.
Menurut Samino, pinjaman tersebut berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang dan harus dipastikan kesesuaiannya dengan RPJMD Inhil.
Sikap kritis ini disebut sebagian kalangan sebagai penyebab meningkatnya sensitivitas politik di internal DPRD, termasuk dugaan munculnya upaya membangun opini publik dari pemberitaan yang tidak wajar.
Seperti muncul polemik baru berupa dugaan upaya menyuap media oleh salah satu anggota dewan.
Polemik itu mencuat setelah tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil beredar luas, Jumat (28/11/2025) malam.
Dalam percakapan tersebut, Hj Darnawati anggota DPRD Inhil sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil mendukung kebijakan pemerintah.
Ia menuliskan pesan yang dianggap mengarah pada upaya memengaruhi pemberitaan melalui jalur transaksi.
“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut. Sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.
Meskipun pesan itu ditulis dengan nada candaan, publik menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi pejabat publik dengan insan pers.
Hj Tina Triana yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PPP, dalam percakapan itu juga terlihat memberikan respon yang dinilai memperkuat dugaan tersebut.
“Ia kak Aji. Buat aja berita juga nanti, yang penting tidak Perda, mampos kita nanti tak begaji,” ucapnya.
Menariknya, percakapan tersebut juga memunculkan suara berbeda dari Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang menolak keras praktik transaksional terhadap media.
“Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” sebutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, baik Darmawati maupun Hj Triana, belum memberikan klarifikasi resmi terkait isi percakapan yang beredar.
Sementara itu, publik terus menyoroti transparansi DPRD Inhil, baik dalam proses pembahasan pinjaman daerah maupun etika komunikasi para anggotanya. (Mhd)
