Kabarreskrim.net // Padang
Keributan kecil terjadi di halaman Kantor Lurah Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Jumat siang. Puluhan warga berkumpul, sebagian membawa berkas dokumen kependudukan yang mereka simpan dalam plastik bening. Wajah mereka terlihat geram, namun tertib. Mereka datang bukan untuk meminta belas kasihan—melainkan menuntut keadilan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini dianggap tak pernah menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Di antara warga yang memimpin protes itu adalah Ena, ibu rumah tangga yang sudah lebih dari tiga tahun menunggu namanya tercantum dalam daftar penerima bansos. Setiap kali pemerintah mengumumkan gelombang bantuan baru, ia kembali berharap. Namun harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan.
“Sejak awal bansos, kami tidak pernah dapat. Nama kami hilang terus. Yang dapat itu-itu saja, dan kebanyakan orang dekat RT dan lurah,” ujar Ena, menahan emosi.
Dugaan Permainan di Tingkat RT dan Kelurahan
Protes ini bukan muncul tiba-tiba. Menurut warga, persoalan pendataan BLT di Kelurahan Pisang sudah berlangsung sejak lama. Sejumlah warga menyebut adanya pola pendataan yang dianggap janggal: penerima bantuan didominasi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan sosial atau kedekatan ruang dengan pengurus RT dan oknum aparat kelurahan.
Seorang warga lain yang enggan disebut namanya mengaku pernah menanyakan langsung kepada RT mengenai alasannya tidak masuk daftar penerima, padahal suaminya terbaring sakit dan tidak bekerja. Ia hanya mendapat jawaban singkat: “Data penuh.”
Namun, ia heran ketika melihat beberapa penerima yang dinilai masih memiliki rumah layak, kendaraan, atau usaha stabil.
“Yang layak dapat malah enggak terdata. Yang dekat sama pengurus malah aman terus. Ini kan aneh,” katanya.
Berkas Sudah Masuk, Realisasi Tak Kunjung Datang
Ena dan sejumlah warga mengaku sudah berkali-kali menyerahkan berkas: KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, bahkan rekomendasi RT. Namun semuanya seperti masuk ke ruang kosong.
“Kami hanya dijanjikan. Disuruh tunggu, tunggu, tapi tidak ada hasilnya,” tegas Ena.
Bahkan menurut pengakuan warga lain, beberapa dari mereka justru diminta melengkapi berkas berkali-kali, seolah-olah datanya hilang atau sengaja tidak diproses. Sementara itu, nama penerima yang sama terus muncul setiap kali pemerintah mengumumkan bantuan.
Ekonomi Warga Terpuruk, Bansos Tak Pernah Menyentuh
Kondisi ekonomi sebagian besar warga Pisang memang tengah seret. Banyak kepala keluarga bekerja serabutan, ada yang menganggur, ada pula yang kehilangan pekerjaan sejak pandemi hingga bencana alam terakhir. Meski begitu, bantuan pemerintah tidak selalu mengalir kepada yang paling membutuhkan.
Ena sendiri mengaku suaminya sudah lama tidak bekerja.
“Kami hidup dari upah harian. Kalau tak ada kerja, ya tak makan. Tapi justru keluarga kami tidak dianggap,” katanya.
Tuntutan: Evaluasi Data Secara Transparan
Dalam aksi itu, warga mendesak pihak kelurahan untuk melakukan:
Verifikasi ulang data penerima BLT
Audit internal terhadap siapa yang menginput dan menentukan kelayakan penerima
Transparansi data, termasuk mempertontonkan daftar penerima kepada warga
Pelibatan tokoh masyarakat independen dalam proses pendataan
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak orang lain mendapatkan bantuan. Mereka hanya menuntut keadilan, terutama bagi keluarga-keluarga yang memang hidup dalam kesulitan nyata.
“Kami hanya minta kesetaraan. Jangan ada permainan, jangan ada pilih kasih,” tegas salah satu warga.
Kelurahan Belum Berkomentar
Saat hendak dimintai keterangan, pihak Kelurahan Pisang belum memberikan penjelasan resmi terkait tuntutan warga. Beberapa staf terlihat menghindar dan meminta wartawan menunggu lurah yang disebut sedang “di luar kantor”.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah pendataan BLT akan diperiksa ulang atau tidak.
Namun satu hal yang pasti: ketidakpuasan warga semakin besar. Jika dugaan permainan data benar terjadi, maka persoalan ini bukan sekadar tentang bantuan yang tidak tepat sasaran—melainkan tentang runtuhnya kepercayaan publik terhadap aparat pemerintahan di tingkat paling dasar. (Chan/Edg).
