Kabarreskrim.net// MUARA BUNGO
Pengelolaan keuangan Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan publik. Dokumen rincian penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 hingga 2025 yang beredar di masyarakat menunjukkan sejumlah kejanggalan, di mana satu jenis kegiatan yang sama dianggarkan berulang kali dalam satu tahun dengan nilai yang fantastis. Namun, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa langsung membantah keras hal tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi tahun 2024 memunculkan banyak pertanyaan. Pos kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan dilaporkan dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam satu tahun dengan total anggaran mencapai Rp252.000.000.
Selain itu, Pembinaan Lembaga Adat tercatat 4 kali kegiatan (satu posnya senilai Rp19,2 juta), Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 4 kali (Rp51,6 juta), Peningkatan Kapasitas BPD 3 kali (Rp20,5 juta), serta Pemeliharaan Sarana Prasarana juga 3 kali. Angka-angka ini dinilai tidak wajar oleh pengamat, mengingat anggaran pembangunan fisik seperti jalan desa hanya Rp13,7 juta dan sumur resapan Rp20 juta.
Pola serupa terulang di tahun 2025 dengan total pagu anggaran Rp826.515.000. Kegiatan seperti Pengelolaan Jaringan Informasi dipecah menjadi 3 pos berbeda (total Rp12,8 juta), Posyandu 2 kali, PAUD 2 kali, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 2 kali (total Rp84 juta), hingga Peningkatan Produksi Peternakan 3 kali. Kembali lagi, anggaran untuk Satlinmas dan Budaya tetap bernilai puluhan juta rupiah.
Masyarakat menilai pola pengulangan ini modus klasik penyalahgunaan anggaran desa. Sebab, aturan pengelolaan keuangan desa melarang duplikasi kegiatan yang sama, karena rawan dimanipulasi untuk mempertanggungjawabkan uang yang sebenarnya tidak digunakan sesuai laporan.
“Kenapa satu kegiatan dilakukan berkali-kali? Apa bedanya pembinaan bulan ini sama bulan depan? Jalan berlubang tidak diperbaiki maksimal, tapi anggaran pelatihan, adat, dan festival terus yang dibengkakkan. Kami curiga ada permainan anggaran, uang negara tidak sampai ke rakyat,” ungkap salah satu warga yang meragukan transparansi pengelolaan dana desa.
Warga pun mendesak Inspektorat Kabupaten Bungo, Kejaksaan Negeri, dan Polres Bungo melakukan audit investigasi untuk menelusuri keberadaan fisik kegiatan serta keabsahan administrasi dan bukti pengeluaran uang tersebut.
Menanggapi isu yang memanas dan tuduhan penyimpangan yang mengarah kepadanya, Kepala Desa Air Gemuruh, Sahrul Pahmi Datuk Rio, akhirnya angkat bicara. Setelah sebelumnya sulit dihubungi, saat dikonfirmasi secara resmi, ia membantah tegas semua tudingan tersebut.
Menurut Sahrul Pahmi, informasi yang beredar tersebut tidak benar dan hanya berdasar dugaan belaka tanpa bukti yang kuat. Ia menegaskan bahwa seluruh penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di Desa Air Gemuruh, baik tahun 2024 maupun 2025, telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangan yang berlaku, serta melalui mekanisme musyawarah desa.
“Tudingan-tudingan yang mengatakan ada penyimpangan, ada kegiatan diulang-ulang itu tidak benar. Itu hanya dugaan pihak-pihak tertentu saja. Semua penggunaan Dana Desa kami pertanggungjawabkan secara sah, lengkap administrasi dan bukti fisiknya, serta telah disepakati bersama BPD. Tidak ada satu rupiah pun uang desa yang kami salahgunakan,” tegas Sahrul Pahmi Datuk Rio, saat dikonfirmasi awak media.
Kontradiksi antara data anggaran yang terlihat aneh di atas kertas dengan penjelasan pihak desa kini menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, angka-angka menunjukkan pola pengulangan yang tidak wajar. Di sisi lain, pemegang kebijakan menyatakan semuanya sah dan hanya dugaan semata.
Publik Kabupaten Bungo kini menantikan langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten dan Aparat Penegak Hukum untuk menjadi penengah. Apakah ini sekadar kesalahpahaman teknis administrasi, atau benar-benar praktik korupsi yang dibungkus
(Rp)
