Kabarreskrim.net//Tapaktuan
Penanganan kasus pengrusakan tanaman di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, kini menuai kecaman keras. Korban menilai penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan telah melempar tanggung jawab penyelidikan kepada korban.
Hal itu terungkap dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B / 183 / XI / RES.1.10./ 2026, tanggal 10 November 2026, atas Laporan Polisi Nomor LP / B / 97 / VII / 2026 / SPKT / POLRES ACEH SELATAN, tanggal 20 Juli 2026, tentang dugaan Tindak Pidana Pengrusakan.
Dalam surat tersebut, penyidik justru meminta korban untuk “memberi saksi lain yang mengetahui peristiwa Tindak Pidana Perusakan tersebut.”
Padahal, sesuai KUHAP, mencari saksi, memanggil saksi, dan mengumpulkan alat bukti adalah kewajiban dan kewenangan penyidik, bukan kewajiban korban. Penyidik dibekali ilmu, keahlian, anggaran, dan kewenangan pro-justitia yang jauh lebih ahli dari masyarakat biasa dalam menelusuri dan mencari pelaku utama serta dalang dari sebuah kasus.
“Saya ini korban, bukan penyidik. Saya sudah melapor, sudah menunjukkan video bukti bahwa adanya dugaan tindak pidana, sudah ajukan saksi. Kenapa sekarang saya lagi yang disuruh cari saksi? Kalau semua dibebankan ke korban, untuk apa ada penyidik?” tegas Asranuddin (40), pelapor, kepada media ini.

PETUNJUK SUDAH JELAS, TINGGAL DITEKAN DAN DIDALAMI
Menurut korban, petunjuk awal kasus ini sebenarnya sudah sangat terang benderang. Tidak perlu mencari jauh-jauh.
Faktanya, orang yang meminta izin untuk memotong dahan pohon belimbing milik korban adalah Kades Gampong Blang Bladeh sendiri.
Dan pengrusakan tanaman itu terjadi tepat beberapa jam setelah Kades tersebut selesai meminta izin menebang dahan belimbing itu.
“Orang yang minta izin potong dahan belimbing itu kepala desa. Habis dia minta izin, pohon kami ditebang dan dirusak. Mana bentuk tanggung jawabnya? Tinggal tekan saja siapa sebenarnya pelakunya. Kalau bukan dia pelakunya, siapa yang dia suruh.? Ini bukan kasus yang sulit,” kata Asranuddin.
Korban menilai, dengan petunjuk sejelas itu, penyidik seharusnya fokus memeriksa Kades Gampong Blang Bladeh sebagai kunci untuk membuka siapa pelaku utama dan siapa dalang di balik pengrusakan tersebut. Bukan malah meminta korban terus-menerus menghadirkan saksi baru.
ADA PAGAR BETON BARU DI LOKASI, WARISAN ZULFITRI TIBA-TIBA DIBATALKAN
Kejanggalan tidak berhenti di pengrusakan tanaman. Di lokasi tempat kejadian perkara, kini sudah tampak adanya pagar beton yang dibangun oleh orang yang mengaku tanah itu miliknya, yang sudah dia beli.
Padahal, kepemilikan tanah sebelumnya adalah atas nama Zulfitri, ibu pelapor.
Setelah pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman di tanah milik ibunya tersebut, tiba-tiba Keuchik mengeluarkan surat pembatalan warisan atas nama Zulfitri dan mengganti nama kepemilikan lain.
Surat Pembatalan tersebut bernomor 272/2026 tanggal 29 Juli 2026, yang membatalkan Surat Nomor 311/560/2022 tanggal 21 September 2022 atas nama Zulfitri.
Dari rangkaian peristiwa itu, korban patut mencurigainya. Ada apa di balik kejadian itu semua? Apa tujuannya?
“Tanaman dirusak, lalu muncul pagar beton orang lain, lalu surat warisan ibu saya dibatalkan sepihak. Ini tidak mungkin kebetulan. Ini seperti sudah dirancang. Ada apa di balik semua ini?” ujar Asranuddin.
KORBAN MINTA KAPOLRES TURUN TANGAN
Asranuddin kini meminta Kapolres Aceh Selatan dan Propam Polda Aceh untuk mengevaluasi kinerja penyidik dalam kasus ini. Ia mendesak agar dilakukan pemanggilan paksa terhadap saksi yang sudah diundang namun tidak hadir, dan pemeriksaan mendalam terhadap pihak yang pertama kali meminta izin memotong dahan belimbing tersebut.
Ia juga meminta agar dipanggil kembali orang-orang yang menyaksikan langsung saat kepala desa meminta izin memotong dahan belimbing tersebut. Di sana ada 7 orang, Kepala desa (kades), Kepala Dusun(kadus), pelapor, istri pelapor, Sry, Istri Sry dan Anak Sry, saat kades meminta izin tersebut.
“Jangan sampai laporan masyarakat mandek hanya karena penyidik malas bekerja dan lempar tanggung jawab ke korban. Kami minta keadilan, bukan disuruh jadi penyidik dadakan,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kasus tersebut masih berstatus penyelidikan di Satreskrim Polres Aceh Selatan.
(Asranuddin)









