Kabarreskrim.net// Jambi
Pelaksanaan program bantuan pemerintah revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 di TK Pertiwi, yang beralamat di Jalan Air Terjun, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, menuai sorotan tajam. Pantauan di lapangan menunjukkan pengerjaan terkesan asal jadi dan menggunakan bahan yang tidak memenuhi standar yang seharusnya berlaku.
Dari hasil pantauan media, ditemukan sejumlah kelainan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pemasangan keramik pada teras dilakukan dengan lapisan semen yang sangat tipis. Kusen pintu dan jendela terbuat dari kayu berkualitas rendah, bukan jenis kayu yang disepakati. Plesteran dinding pun terlihat tidak rapi, bahkan bagian tepinya menonjol keluar melebihi ujung kusen. Sementara itu rangka atap menggunakan baja ringan tanpa merek yang jelas, diduga merupakan produk tidak standar atau palsu.
Kepala tukang di lokasi mengakui sejumlah kekurangan tersebut. Menurutnya, plesteran yang menonjol terjadi karena ukuran kusen pintu dan jendela ternyata terlalu kecil dibandingkan bukaan dinding. Ia juga menyebutkan sistem pengupahan dikerjakan secara harian,kepala tukang Rp 250.000 per hari, tukang Rp 200.000 per hari, dan pembantu tukang Rp 150.000 per hari. Meskipun demikian, hasil pekerjaan dinilai tidak rapi dan asal jadi.
Melalui panggilan WhatsApp, Kepala Sekolah TK Pertiwi, Ida, mengakui bahwa kusen yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Ia menyatakan telah memesan kayu jenis kelat kepada pengrajin, namun yang dikirim ke lokasi ternyata kualitasnya rendah.
“Saya sudah minta kayu kelat, tapi yang datang kualitasnya begitu. Sudah saya minta diganti, namun hingga kini belum diganti. Sudah banyak wartawan yang menanyakan hal ini,” ujar Ida sambil tertawa, sebagaimana diterima media
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar,di mana peran pengawas lapangan, fungsi konsultan pengawas, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo? Mengapa pekerjaan yang jelas jelas melanggar spesifikasi tetap dibiarkan berjalan tanpa perbaikan?
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tidak hanya berdiam diri di kantor, melainkan segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus menindaklanjuti perbaikan atau penggantian agar bantuan pemerintah tidak menjadi sia-sia dan merugikan kepentingan pendidikan anak-anak.
(Rp)
