Kabarreskrim.net //Lahat,sum-sel
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan aktivisme dan perjuangan organisasi masyarakat yang memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sejatinya sejalan dengan apa yang saat ini dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Qodari saat menghadiri acara peringatan 36 tahun berdirinya Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) di Jakarta.
“Apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo betul-betul sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh HUMANIKA, yaitu demokrasi, keadilan untuk masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,”tutu Qodari.
Sebagai salah satu anggota dan aktivis HUMANIKA, Qodari mengatakan organisasi kemasyarakatan tersebut telah mampu melakukan regenerasi dengan baik.
Menurutnya, tidak banyak jaringan gerakan masyarakat sipil yang mampu bertahan hingga puluhan tahun.
Kembali Qodari mengatakan, Sejak didirikan pada 1990 oleh aktivis pada masa era Orde Baru oleh Bang BURSAH ZARNUBI, organisasi itu terus berkomitmen mengawal konsolidasi demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan.
Para anggotanya saat ini terdiri atas masyarakat lintas profesi, seperti jurnalis, bupati, hakim, bahkan menteri dan anggota DPR, yang juga terus berkomitmen mengawal pemerintah agar tidak melenceng dari amanat konstitusi.
“Tidak mengherankan tadi kita mendengar bahwa Pak Bursah mengatakan, mari kita dukung Pak Prabowo untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Qodari.
Perayaan 36 tahun berdirinya organisasi ini turut dihadiri oleh pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati LAHAT, BURSAH ZARNUBI, aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, beberapa anggota DPR RI serta puluhan aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.
Dalam pidatonya, pendiri HUMANIKA Bursah Zarnubi mengatakan pentingnya menjaga sistem demokrasi yang diperjuangkan oleh para aktivis Reformasi 1998.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintahan Presiden Prabowo terus dikawal dengan baik agar promosi demokrasi kepada generasi muda dapat terus berlanjut.
“MENATA KOTA MEMBANGUN DESA”
“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia (Presiden) berhasil,” ungkapnya Bursah.
Dengan hal tersebut arah kebijakan transformasi ekonomi Presiden Prabowo yang dinilainya semakin mempertegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur prinsip perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Hal tersebut, di antaranya tercermin dari kebijakan Presiden berupa penindakan tegas terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor (underinvoicing dan overinvoicing) yang merugikan keuangan negara.
penyelenggaraan program makanan bergizi gratis (MBG), dan kebijakan lainnya yang berlandaskan pada asas kesejahteraan masyarakat.
“Jadi bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga lah. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak. Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” ucapnya.
(Gunawan Susilo)
