Kabarreskrim.net // Tapanuli Selatan –
Keterwakilan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) hingga kini masih menghadapi ketidakpastian. Di satu sisi, proses administrasi negara telah berjalan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara mengenai pengangkatan Yusuf Siregar sebagai anggota DPRD Tapsel melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW). Namun di sisi lain, kursi legislatif tersebut masih kosong, yang memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pemenuhan hak representasi rakyat.
Ketua DPD Partai NasDem Tapanuli Selatan, Maas Siagian, mengonfirmasi adanya kendala komunikasi dalam proses ini. Menurutnya, pihak partai mengalami kesulitan dalam menghubungi Yusuf Siregar untuk berkoordinasi dengan Ketua DPRD Tapsel guna penjadwalan pengambilan sumpah jabatan. Situasi ini pun memantik diskusi di ruang publik mengenai komitmen waktu dari calon penerima amanah, terlebih mengingat adanya batas waktu administratif setelah SK resmi diterima oleh pihak sekretariat.
Sorotan publik juga tertuju pada proses koordinasi di tingkat pimpinan legislatif. Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Tapsel R.Nasution belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi oleh awak media ini melalui pesan WA. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, respons dan penjelasan dari pemangku kebijakan sangat diharapkan guna memberikan kejelasan serta mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pihak DPD NasDem menjelaskan bahwa proses pelantikan PAW ini merupakan mekanisme paripurna biasa yang secara regulasi dapat terlaksana tanpa harus melalui persetujuan Badan Musyawarah (Banmus). Penjelasan ini mengindikasikan bahwa secara aturan, proses pelantikan dapat segera dijadwalkan apabila seluruh tahapan koordinasi antarpihak telah terpenuhi.
Masyarakat Dapil 5 Tapanuli Selatan tentunya berharap agar kekosongan kursi wakil rakyat ini dapat segera teratasi. Langkah nyata dari Yusuf Siregar untuk menyelesaikan proses administratif serta sikap kooperatif dari pimpinan DPRD Tapsel sangat dinantikan demi kelancaran fungsi pengawasan dan penganggaran daerah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (Adi MH)
