SURIAN SOLOK //KABARESKRIM. NET
Pengelolaan dana Komite Sekolah di SMAN 1 Pantai Cermin, Kabupaten Solok, kembali menjadi sorotan. Sejumlah wali murid mempertanyakan mekanisme pembayaran sebesar Rp110.000 per siswa setiap bulan ditambah Rp1 juta per siswa setiap tahun, termasuk penggunaan dana dan informasi mengenai pembelian kendaraan sekolah.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar dari wali murid: berapa sebenarnya dana yang telah terkumpul, ke mana penggunaannya, dan apakah seluruh penerimaan serta pengeluaran telah dipertanggungjawabkan secara transparan?
Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah wali murid, jumlah siswa disebut sekitar 600 orang. Jika seluruh siswa membayar Rp110.000 per bulan, maka secara matematis penerimaannya mencapai sekitar Rp66 juta per bulan atau Rp792 juta per tahun.
Ditambah pembayaran Rp1 juta per siswa per tahun, secara simulasi mencapai Rp600 juta per tahun.
Dengan demikian, simulasi keseluruhan menjadi sekitar Rp1,392 miliar per tahun. Jika angka tersebut secara hipotetis berlangsung selama lima tahun dengan jumlah siswa dan besaran pembayaran yang tetap, nilainya mencapai sekitar Rp6,96 miliar.
Namun, angka Rp6,96 miliar tersebut bukan kesimpulan bahwa dana sebesar itu benar-benar telah terkumpul. Nilai sebenarnya hanya dapat dipastikan melalui daftar siswa, bukti pembayaran, pembukuan, rekening, laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban Komite Sekolah.
WALI MURID PERI: UNTUK MAKAN SAJA KAMI SUSAH
Keluhan semakin kuat dari wali murid yang merasa beban pembayaran tersebut cukup berat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit.
Salah seorang wali murid, Peri, menyampaikan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak menjadi beban tersendiri bagi keluarga.
“Kami merasa sangat diberatkan dengan dana atau iuran tersebut. Apalagi kehidupan sekarang sangatlah susah. Untuk makan saja kami susah, ditambah lagi biaya untuk sekolah anak kami. Sekolah negeri, tetapi iurannya sangat memberatkan kami,” ujar Peri.
Menurut Peri, persoalan tersebut bukan berarti orang tua tidak peduli terhadap pendidikan anak. Namun, menurutnya, perlu ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami sangat berharap kepada pihak pemerintah untuk dapat mencarikan solusinya, supaya biaya atau iuran sekolah tidak terlalu memberatkan kami sebagai wali murid. Kami ingin anak kami tetap mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi kami juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.
JIKA ADA PEMBELIAN MOBIL, WALI MURID MINTA DOKUMEN DIBUKA
Selain mempertanyakan besaran pembayaran, wali murid juga mempertanyakan informasi yang sebelumnya disebut muncul dalam forum Komite Sekolah mengenai penggunaan sebagian dana untuk membeli mobil sekolah.
Jika benar terdapat pembelian kendaraan menggunakan dana yang berasal dari Komite Sekolah, maka sejumlah pertanyaan administratif perlu dijawab.
Kapan kendaraan dibeli?
Berapa harga pembeliannya?
Dari sumber dana mana pembayaran dilakukan?
Siapa pihak penjual kendaraan?
Atas nama siapa kendaraan tersebut tercatat?
Apakah kendaraan telah dicatat sebagai aset?
Apakah transaksi tersebut tercantum dalam laporan pertanggungjawaban?
Dan yang paling mendasar:
DI MANA KENDARAAN TERSEBUT SEKARANG?
Pertanyaan tersebut bukan merupakan tuduhan, melainkan permintaan transparansi agar informasi mengenai penggunaan dana dapat diverifikasi berdasarkan dokumen dan fakta.
LIMA TAHUN MEMBAYAR, WALI MURID MINTA PERTANGGUNGJAWABAN
Salah seorang wali murid sebelumnya menyebut pembayaran telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Semenjak anak pertama saya sekolah di SMAN 1, pembayaran ini sudah dilakukan. Anak saya sekarang sudah tamat sekitar dua tahun lalu, sementara adiknya masih kelas 2. Jadi kira-kira sudah sekitar lima tahun,” ujarnya.
Keterangan mengenai lamanya pembayaran, jumlah siswa yang benar-benar membayar, besaran penerimaan aktual dan periode pembayaran tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi sekolah dan Komite Sekolah.
SOALNYA BUKAN SEKADAR MEMBAYAR, TETAPI TRANSPARANSI
Wali murid pada dasarnya membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana.
Karena itu, sejumlah hal perlu dijelaskan secara terbuka:
Apa dasar penetapan Rp110.000 per bulan?
Apa dasar pembayaran Rp1 juta per tahun?
Apakah pembayaran tersebut bersifat sumbangan atau diwajibkan?
Siapa yang menetapkan besaran tersebut?
Bagaimana mekanisme persetujuannya?
Ke rekening siapa dana disetorkan?
Berapa jumlah dana yang benar-benar telah diterima?
Untuk apa saja dana tersebut digunakan?
Apakah tersedia laporan pertanggungjawaban?
Apakah wali murid mendapatkan akses terhadap laporan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sumbangan yang bersifat sukarela dengan pungutan yang bersifat wajib.
DOKUMEN PEMBELIAN MOBIL JADI SALAH SATU KUNCI
Jika informasi mengenai pembelian mobil tersebut benar, dokumen transaksi menjadi bagian penting untuk menjelaskan penggunaan dana.
Dokumen yang relevan antara lain keputusan penggunaan dana, bukti pembayaran, kuitansi atau faktur, dokumen kendaraan, pencatatan aset, serta laporan pertanggungjawaban.
Dengan dokumen tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah kendaraan memang dibeli, berapa nilainya, dari mana sumber dananya, serta bagaimana status kepemilikannya.
DINAS PENDIDIKAN SUMBAR DIMINTA TURUN MEMBERIKAN PENJELASAN
Karena SMAN 1 Pantai Cermin merupakan sekolah jenjang SMA di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Komite Sekolah.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:
Apakah pengelolaan dana Komite Sekolah pernah diperiksa?
Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap dana yang berasal dari wali murid?
Apakah terdapat pemeriksaan terhadap informasi pembelian kendaraan sekolah?
Jawaban resmi dari pihak sekolah, Komite Sekolah maupun Dinas Pendidikan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
KABARESKRIM NET BUKA RUANG KLARIFIKASI
KABARESKRIM NET membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMAN 1 Pantai Cermin, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan dana.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya jurnalistik untuk meminta transparansi, klarifikasi dan pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan oleh sejumlah wali murid.
Jika seluruh pembayaran dan penggunaan dana telah sesuai ketentuan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan dan melihat pertanggungjawabannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Jika benar ada kendaraan yang dibeli menggunakan dana Komite Sekolah, dokumen dan status asetnya dapat dijelaskan.
Jika dana digunakan untuk kebutuhan lain, penggunaannya juga dapat diterangkan secara terbuka.
KABARESKRIM NET akan terus menelusuri informasi ini dengan meminta keterangan dari pihak sekolah, Komite Sekolah, wali murid dan instansi terkait
Penulis (Endang $)
