Penasihat Hukum Syafril, Dhea Aulia M. Purba, S.H., M.H., Tanggapi Putusan 3,5 Tahun Penjara di PN Medan

banner 728x90

Kabarreskrim.net//Medan

Penasihat Hukum terdakwa Syafril, Dhea Aulia M. Purba, S.H., M.H., menyampaikan tanggapannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif di BRI Unit Titipapan senilai Rp1.365.000.000.

Dhea menyatakan pihaknya menghormati putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Deny Syahputra, S.H., M.H., dalam persidangan di Ruang Cakra 9 PN Medan, Rabu malam (18/11/2026).

“Putusan ini adalah yang terbaik untuk klien kami. Kami menghormati dan menerima putusan majelis hakim,” ujar Dhea kepada awak media seusai persidangan.

Ia berharap Syafril dapat menjalani putusan tersebut dengan baik, senantiasa diberikan kesehatan, serta dapat menyelesaikan masa hukumannya.

Meski demikian, Dhea menjelaskan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Syafril untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Majelis hakim memberikan kesempatan selama tujuh hari kepada para pihak untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Dalam perkara tersebut, Syafril dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta dengan pidana pengganti selama 80 hari apabila tidak dibayarkan. Terdakwa turut dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp963.195.635.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, kekurangannya diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan dalam putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Atas perbuatannya, Syafril dinyatakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Perkara ini terungkap setelah terjadi kredit macet pada penyaluran fasilitas kredit di BRI Unit Titipapan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BRI Unit Titipapan Branch Office Medan Iskandar Muda Nomor R.23-RA-MDN/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024, total realisasi kredit dalam perkara tersebut mencapai Rp1.365.000.000.

Dari jumlah tersebut, pembayaran yang telah dilakukan tercatat sebesar Rp401.804.365. Dengan demikian, sisa kerugian keuangan negara mencapai Rp963.195.635. Nilai tersebut menjadi dasar pembebanan uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan majelis hakim.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukum masing-masing menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Sikap para pihak akan menentukan apakah perkara ini berlanjut ke tahap upaya hukum banding atau putusan diterima.

(Jon)

Pos terkait

banner 728x90