Kabarreskrim.net//Denpasar
Dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya pemberitaan mengenai penggerebekan sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM bersubsidi di kawasan Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur, Bali.
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan yang beredar, penggerebekan tersebut disebut dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri pada 6 Oktober 2026.
Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa petugas mengamankan sejumlah kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta ribuan liter BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.
Pemberitaan tersebut juga menyebutkan adanya lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial PJ, KH, FB, RF, dan FM. Salah satu pihak berinisial PJ disebut-sebut sebagai sosok yang dikenal dengan nama Putu Juli.
Namun, GNTP menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai identitas, peran, status hukum, serta konstruksi perkara tersebut harus dikonfirmasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
GNTP PERTANYAKAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI
Ketua Umum GNTP, RASYIDI, C,PM,C,LOP, menyampaikan bahwa persoalan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan tindak pidana ekonomi, melainkan menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menjaga distribusi energi agar tepat sasaran.
Apabila benar terdapat jaringan penampungan dan penjualan kembali BBM bersubsidi dalam skala besar, maka persoalan tersebut harus diusut secara menyeluruh.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar orang-orang yang berada di lapangan, sementara kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan, membiayai, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut tidak ditelusuri.
GNTP memandang bahwa pengungkapan kasus harus mampu menjawab siapa pemasoknya, dari mana BBM diperoleh, bagaimana mekanisme pengumpulan dan penjualannya, serta apakah terdapat pihak lain yang turut membantu kegiatan tersebut.
DASAR HUKUM
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikaji berdasarkan:
1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Ketentuan hukum mengenai penyertaan tindak pidana apabila ditemukan pihak-pihak yang secara bersama-sama terlibat.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola dan distribusi BBM bersubsidi.
Penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana tentunya harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian yang sah.
LIMA DESAKAN RESMI GNTP
GNTP menyampaikan lima tuntutan kepada Mabes Polri, Bareskrim Polri, dan Polda Bali:
1. Transparansi hasil penggerebekan
Meminta Mabes Polri memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi penggerebekan, barang bukti yang diamankan, jumlah BBM, kendaraan yang disita, serta perkembangan penanganan perkara.
2. Ungkap aktor utama dan jaringan distribusi
Meminta penyidik menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari sumber pembelian BBM, pihak yang mengumpulkan, pemilik atau pengelola lokasi, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan.
3. Telusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain
Apabila ditemukan bukti permulaan, penyidik harus menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum, jaringan usaha, maupun pihak lain yang diduga memfasilitasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
4. Periksa jalur distribusi dan pengawasan SPBU
Meminta dilakukan penelusuran terhadap pola pembelian BBM, penggunaan barcode atau dokumen rekomendasi, serta kemungkinan penyimpangan dalam proses distribusi dari SPBU.
5. Sampaikan perkembangan perkara secara terbuka
Meminta aparat penegak hukum memberikan informasi perkembangan penyidikan kepada publik sesuai ketentuan hukum, termasuk penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, dan proses hukum selanjutnya.
PERNYATAAN KETUA UMUM GNTP
Ketua Umum GNTP menegaskan:
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan, bukan komoditas untuk dipermainkan oleh jaringan yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Apabila benar ada praktik penimbunan dan penjualan kembali dalam jumlah besar, maka seluruh rantai yang terlibat harus dibongkar.”
“GNTP tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti pada penangkapan beberapa orang. Kami meminta aparat mengungkap siapa pengendali, siapa pemasok, siapa yang menikmati keuntungan, dan bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung.”
“Jangan sampai masyarakat kecil terus kesulitan mendapatkan BBM, sementara pihak-pihak tertentu justru mengambil keuntungan dari subsidi yang dibiayai negara.”
GNTP SIAP MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGAWALAN
Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam pengawasan transparansi publik, GNTP menyatakan akan terus mencermati perkembangan perkara ini.
GNTP juga membuka ruang pengumpulan informasi dan bukti dari masyarakat sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan dapat diverifikasi.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidakjelasan penanganan perkara, GNTP akan mempertimbangkan penyampaian surat permohonan informasi, pengaduan masyarakat, maupun langkah pengawasan kelembagaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
HUKUM HARUS TAJAM KEPADA SIAPA PUN YANG TERBUKTI MELANGGAR, BUKAN HANYA KEPADA PIHAK YANG BERADA DI LAPANGAN.
(Wartikno)
