Kabarreskrim.net // Tapanuli Selatan
Penanganan dugaan penjualan aset hibah purna pakai dari PT Agincourt Resources (PTAR) di SMKN 2 Batangtoru memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan membeberkan perkembangan pemeriksaan pimpinan sekolah terkait nasib fasilitas pendidikan tersebut, Kamis (19/11/2026).
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tapsel, M. Tarmizi Siregar, yang didampingi Kasi Pidsus, mengungkap bahwa Kepala SMKN 2 Batangtoru E.Sihombing mengakui telah menjual sebagian aset hibah itu kepada penampung barang rongsokan di wilayah Batangtoru senilai Rp7 juta. Pengakuan itu disampaikan saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejari Tapsel.

Meski pimpinan sekolah berdalih telah mengembalikan uang hasil penjualan tersebut, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan administrasi. Hingga kini, pihak sekolah belum menyerahkan bukti autentik pengembalian uang, bukti fisik sisa aset yang tidak terjual, maupun kejelasan rekening tujuan penyetoran dana Rp7 juta tersebut.
Menyikapi ketiadaan bukti tersebut, penyidik masih memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terkait untuk melengkapi dokumen dan bukti fisik. M. Tarmizi menjelaskan, kejaksaan memberikan tenggat waktu selama 60 hari dan saat ini masih menyisakan masa tunggu 40 hari ke depan.
Selain persoalan bukti, wartawan turut mempertanyakan alasan kejaksaan yang belum memanggil pihak pelapor (pendumas) untuk dimintai klarifikasi. M. Tarmizi berargumen bahwa materi dalam Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Nomor: 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 dinilai sudah lengkap sehingga pemanggilan tambahan dianggap belum diperlukan.

Terungkapnya fakta perpindahan aset praktik siswa ke pengepul barang bekas ini memicu sorotan tajam dari kalangan pemerhati pendidikan di Sumatera Utara. Pemindahtanganan barang inventaris sekolah tanpa prosedur penghapusan aset yang sah dinilai mencederai tata kelola dan integritas lembaga pendidikan.
Berangkat dari pengakuan resmi di meja penyidik tersebut, desakan administratif kini mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Utara. Pemerhati pendidikan mendesak Kadisdik Sumut segera mengevaluasi hingga mencopot Kepala SMKN 2 Batangtoru guna menjaga marwah institusi serta mengamankan sisa aset sekolah yang masih ada.
Dari aspek hukum, kebijakan pemberian masa tunggu 40 hari dan ketidakjelasan rekening pengembalian dana turut menjadi perhatian publik. Kalangan pengamat hukum mengingatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara secara sepihak tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum apabila unsur pidana telah terpenuhi.
Kini, publik menanti langkah konkret dari Kejari Tapsel setelah tenggat 40 hari berakhir serta ketegasan Kadisdik Sumut dalam menertibkan birokrasi pendidikan. Transparansi aliran dana pengembalian aset dinilai mutlak dibuka agar penanganan kasus ini berjalan akuntabel. (Adi MH)









