Kabarreskrim.net // Balut
Berdasarkan investigasi atau pemantauan oleh Kordinator Wilayah Kabareskrim Sulteng tentang terjadinya simpang siur antara masyarakat dengan Pemerintah karena di setiap instansi atau lembaga yang bekerja sudah tidak sesuai tugas yang menjadi kepercayaan rakyat seperti legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga lainya.
Yang ada di masyarakat sudah tidak bekerja secara maksimal, seperti di DPR ada bagian pengawasan kepada Pemerintah tidak kerja sesuai tupoksi atau tugas yang ia emban yang di berikan oleh rakyat padahal sudah ada regulasi padahal sudah ada UU yang mengatur tentang kinerja di setiap instansi atau lembaga itu sendiri.
di sini ada lembaga pengawasan anggaran dana desa agar anggaran desa di kelola oleh kepala desa sesuai dengan regulasi supaya masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi haknya, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi harapan masyarakat masih banyak anggaran dana desa yang simpang siur.
Anggaran pendidikan tolong kepada lembaga yang mengawasi anggaran dana bos yan ada di sekolah-sekolah di awasi sesuai R KAS demi terwujudnya kedamaian, keadilan, pemerataan dan kemakmuran kami dari kordinator wilayah Kabareskrim Sulawesi Tengah menyampaikan kepada lembaga yang bekerja di pemerintah supaya kerja sesuai apa yang menjadi pekerjaan atau sesuai UU yang mengatur tentang pekerjaannya, karena itu semua dari Rakyat untuk rakyat. (Sumardin Lalu)
