Kabarreskrim.net // Probolinggo
Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau bersama berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Selasa (28/10/2025).
Dalam aksinya, massa menyuarakan kritik terhadap kinerja Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Buchori yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun masa kepemimpinan.
Ketua Umum DPW LSM Harimau Jawa Timur, M. Arif Billah, menyebut aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas arah pembangunan kota yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Kami menagih janji kampanye. Pembangunan seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan,” ujar Arif dalam orasinya.
Sorotan Revitalisasi Alun-Alun
Salah satu kritik utama yang disuarakan massa adalah terkait proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo.
Mereka menilai proyek yang menelan anggaran cukup besar itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi warga.
Di saat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, Pemkot justru memprioritaskan proyek estetika,” lanjut Arif.
Soroti Penggunaan Anggaran dan Pendidikan
Selain proyek pembangunan, massa juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran daerah. Mereka menilai sejumlah kebijakan Pemkot belum sejalan dengan semangat penghematan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi nasional.
Di bidang pendidikan, warga menilai peningkatan kualitas guru, sarana belajar, dan pemerataan fasilitas sekolah belum menunjukkan hasil berarti.
Massa mendesak agar Pemkot memberi perhatian lebih terhadap pengembangan anak muda serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Kesehatan dan Ekonomi Rakyat
Di sektor kesehatan, peserta aksi mengeluhkan masih sulitnya akses pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem administrasi BPJS disebut rumit dan lambat, sehingga mereka berharap adanya perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan dasar.
Isu ekonomi rakyat juga mencuat. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menyampaikan keluhan terkait kebijakan penataan kota yang membuat mereka kehilangan tempat berdagang tanpa kompensasi atau relokasi yang layak.
Banyak keluarga menggantungkan hidup dari usaha kecil. Mereka butuh solusi, bukan penggusuran,” tegas Arif.
Sorotan Lingkungan
Selain itu, para aktivis lingkungan menyoroti penebangan pohon di sejumlah area publik yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Mereka mendesak Pemkot segera melakukan pemulihan area hijau dan meninjau kembali kebijakan pembangunan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem kota.
Respons Wali Kota
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia berkomitmen melakukan evaluasi terhadap program dan proyek yang dinilai belum tepat sasaran.
“Kami tidak akan segan menindak pelaksana proyek yang menyalahi aturan. Semua kebijakan akan kami arahkan kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujar Aminuddin. (Fredo)
