Kabarreskrim.net // Lampung
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, Endro S. Yahman mengungkapkan hasil Kongres ke-VI PDI Perjuangan awal Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum terpilih Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa PDI perjuangan mendukung pemerintahan saat ini dan menempatkan sebagai “Partai Penyeimbang”.
Endro menjelaskan keberadaan Rumah Partisipasi Publik PDI Perjuangan merupakan konsekueni logis sebagai partai penyeimbang dalam sistem politik demokrasi Pancasila.
“Demokrasi Pancasila yang bertujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai apabila partai penyeimbang bersikap aspiratif terhadap rakyat, punya cara pandang kritis, korektif dan solutif terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan. Disinilah poin utama PDI Perjuangan dalam melaksanakan kerja-kerja politik di pemerintahan maupun ditengah masyarakat. Kata Endro dalam peresmian Rumah Partisipasi Publik di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu (17/8).
Lebih lanjut Endro menjelaskan peresmian Rumah partisipasi publik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran Lampung bertepatan dengan HUT RI juga untuk menyikapi situasi perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat didaerah yang semakin sulit, menurunnya daya beli, meningkatnya biaya hidup karena harga-harga kebutuhan sehari-hari cenderung merangkak naik.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan kita semua, dan ini nampaknya tidak hanya dialami di Kabupaten Pesawaran, namun didaerah lainnya pun sudah mulai terasa beratnya kehidupan masyarakat,” Ungkap Endro.
Dalam situasi demikian, pemerintah harus bekerja ekstra hati-hati dalam membelanjakan APD nya, melakukan efisiensi serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran baik dari isi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran/belanja. Apalagi saat ini DRD Kabupaten Pesawaran telah membentuk pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pansus PAD saat ini sedang bekerja, dan saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan menginstruksikan kepada fraksi PDI Perjuangan DPRD agar bekerja dengan cermat, cerdas dalam mengawal pansus PAD ini. Kita prihatin, pendapatan asli daerah Kab. Pesawaran sangat kecil dan dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal Kabupaten Pesawaran mempunyai wilayah yang luas dan kaya potensi sumberdaya alam, punya laut, pegunungan dan keindahan alam yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Disisi lain, pemerintah pusat juga sedang menggalakkan program efisiensi di segala bidang yang tentunya akan berpotensi menurunkan dana transfer pusat ke daerah,” Sambung Endro.
Artinya dalam APBD, penerimaan dana dari pusat akan berkurang dan akan mempengaruhi secara signifikan belanja program di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan “kelimpungan” kesulitan untuk mencari sumber pendapatan pengganti agar roda pemerintahan dan pembangunan didaerahnya dapat tetap berjalan.
“Oleh karena itu, saya juga telah memberi pembekalan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menganalisis, mengevaluasi dan mencegah potensi kebocoran di segala sektor yang menjadi sumber PAD. Kita sebagai partai penyeimbang dan selalu berada bersama rakyat, melakukan koreksi terhadap pemerintah untuk kebaikan kehidupan rakyat. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran harus mencegah agar pemerintah tidak boleh membebani pungutan-pungutan tambahan lainnya kepada masyarakat, karena memang kehidupan ekonomi masyarakat sedang tidak baik,” Sambung Endro.
Dari media sosial, dapat disaksikan, ditengah lesunya ekonomi masyarakat,ada beberapa pemerintah daerah membuat pilihan justru membebani masyarakat dengan kenaikan- kenaikan pajak antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pungutan-pungutan lainnya. Beberapa daerah masyarakat melakukan penolakan secara masif dikarenakan karena pemerintah daerah tidak memahami sulitnya kehidupan ekonomi saat ini.
“Hal ini harus dicegah terjadi di Kabupaten Pesawaran, fungsi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dan Rumah Partisipasi Publik harus berdaya guna untuk melakukan koreksi pemerintahan.
Partai adalah corong atau pengeras suara rakyat, dan keberadaan serta eksistensi partai ditentukan oleh rakyat. Besar kecilnya serta maju mundurnya PDI Perjuangan sangat ditentukan oleh kepercayaan rakyat terhadap partai. Apalagi PDI Perjuangan sebagai partainya “wong cilik”, dan data menunjukkan bahwa wong cilik saat ini mayoritas masih mendominasi penduduk di Kabupaten Pesawaran maupun di Indonesia. Kehadiran PDI Perjuangan sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini ditengah kehidupan ekonomi yang cenderung tidak berpihak kepada yang lemah/wong cilik,” Ungkap Endro.
Reformasi sudah berusia 27 tahun papar Endro, namun hasil reformasi saat ini belum dapat mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Itu adalah fakta yang ada yang menjadi pemikiran PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. Reformasi dengan perbaikan demokrasi ternyata belum mampu mengantarkan masyarakat keluar dari kemiskinan. Padahal demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Berarti ada sesuatu yang salah dalam berdemokrasi. Salah satu persyaratan dalam demokrasi adalah, rakyat harus terdidik, berpikir rasional dan sadar akan pilihannya, dan tidak gampang diintervensi atau tidak berdaulat atas pilihannya karena di iming-imingi oleh pihak luar. Dan kondisi masyarakat yang sadar dan rasional akan pilihannya ini ternyata belum tercipta di Kabupaten Pesawaran, dan ternyata hal tersebut juga banyak terjadi di banyak daerah. Ini terjadi karena masih lemahnya partisipasi masyarakat khususnya kesadaran akan haknya, bahwa pilihannya dalam setiap pemilu akan menentukan serta mempengaruhi kehidupannya.
“Rumah Partisipasi Publik inilah merupakan jawaban untuk tempat melakukan pengaduan, berdiskusi persoalan kemasyarakatan mulai dari keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Hasil diskusi pendalaman tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangan ditataran legislatif dan eksekutif. Dengan demikian 3 pilar partai (eksekutif, legislatif, struktur partai) akan bekerja secara sinergi untuk kesejahteraan rakyat. Itulah hakekat partai rakyat sejati yang selalu bekerja digaris rakyat” Pungkas Endro. (Rudi Yatmoko)
