Kabarreskrim.net // Surabaya
Wacana menghadirkan figur dari luar daerah dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memperkuat profesionalisme birokrasi.
Pandangan tersebut disampaikan Ken Bimo, dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya. Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran krusial sebagai motor administratif pemerintahan daerah.
“Sekda bukan sekadar koordinator birokrasi, tetapi penjamin tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Ken Bimo kepada media Kabarreskrim, Selasa (17/2).
Ia menilai, figur dengan latar belakang kuat dalam tata kelola administrasi serta pengawasan keuangan sangat relevan untuk mengisi posisi tersebut. Opsi menghadirkan sosok dari luar NTB, kata dia, justru dapat menjadi langkah strategis.
Selain menjaga netralitas, langkah itu dinilai berpotensi meminimalisasi konflik kepentingan di internal birokrasi.
“Membawa figur dari luar daerah bisa mengurangi tarik-menarik kepentingan elite lokal, sekaligus memperkuat posisi Sekda sebagai pembina ASN yang berdiri di atas semua faksi,” katanya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, lanjut Ken Bimo, netralitas birokrasi merupakan prasyarat utama terciptanya stabilitas politik dan efektivitas kebijakan. Terlebih apabila kandidat yang dipilih memiliki rekam jejak bersih, berintegritas, serta pengalaman dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
“Rekam jejak yang baik menjadi modal penting untuk memastikan tertib administrasi, disiplin anggaran, dan pencegahan risiko penyimpangan,” ujarnya.
Ia menekankan, setidaknya ada empat tugas strategis yang harus dijalankan Sekda ke depan. Pertama, menjaga netralitas ASN. Kedua, memperkuat sistem pengendalian internal. Ketiga, menata manajemen kinerja birokrasi secara profesional. Keempat, menjadi jembatan stabil antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.
Karena itu, opsi kandidat Sekda dari luar daerah dinilai layak dipertimbangkan secara objektif dan terbuka. Dengan figur yang tepat, Sekda diharapkan mampu menjadi pengayom seluruh unsur birokrasi serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
(Fredo)
