Kabarreskrim.net // Lampung Tengah
Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian agar menjadi lebih produktif dengan cara perbaikan tata air dan lahan, program Oplah yang melibatkan antrian pertanian, kementrian Pekerjaan umum, Pemerintah Daerah dan Petani dengan sebagai bentuk menyukseskan program pemerintah swasembada pangan.
Sangat disayangkan program tersebut justru dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok.
Seperti yang terjadi di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, menurut keterangan petani JR yang lahannya mendapatkan program oplah, saya di kasih dana Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk lahan satu hektar, sedangkan lahan saya yang kena program plsh seluas lima hektar, saat ditanya siapa yang kasih dana Rp 700.000, JR menyebutkan nama Daliman.
Dengan prihal tersebut diatas tim media dan lembaga KPK menuju rumah Daliman yang berada di Dusun XII RT 001 RW 014 kampung setempat untuk konfirmasi namun sesampainya dikediaman Daliman Rumah dalam keadaan tertutup rapat tidak ada orangnya.
Selajutnya tim media menghubungi Daliman melalui sambungan WhatsApp, berikut kata Daliman saat di konfirmasi terkait dugaan penyimpangan anggaran oplah semua di berikan dana Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah ) kalo ada yang mengatakan Di kasih Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah ) temukan saya dengan orangnya jangan sepihak nanti petani itu kasih keterangan gak bertanggung jawab.
Kemaren saya juga sudah di beritakan mungkin sampean ini orang yang ke 100 kali mau beritakan saya, kemaren saya sudah di bacok orang orang dan kalo sekarang mau di bacok lagi saya ini juga cari sebilah apalah bila nanti dibacok lagi termasuk sampean saya bisa balas kalo sampean mau mendzolimi saya saya pun bisa karena negara ini negara hukum.
Dan kalo berita sampean tidak benar saya akan tuntut dengan prihal ini saya juga sudah di periksa Polres karena semua ada konsekuensinya, Kalo mau ketemu saya mungkin seminggu lagi saya di karawang karena saya juga bukan PNS.
Selajutnya tim media akan minta tanggapan pihak terkait dalam hal ini BPP setempat dan akan diteruskan kepihak dinas terkait, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI.
Bersambung ???
( Kairul Anam )
