Kabarreskrim.net//Bungo
Polemik keberadaan homestay milik Apeng di wilayah Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, semakin meluas ke aspek lingkungan. Berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari fungsi drainase, sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat, hingga kesesuaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL‑UPL) yang menjadi kewajiban pelaku usaha.
Homestay ini sebelumnya sudah menjadi sorotan karena dugaan kapasitas bangunan mencapai sekitar 40 kamar, jauh melampaui batas umum klasifikasi homestay atau pondok wisata yang biasanya hanya sekitar 10 hingga 20 kamar. Kondisi ini memicu kekhawatiran, apakah dokumen perizinan yang terdaftar di sistem OSS benar‑benar mencerminkan skala usaha yang berjalan di lapangan .
Tekanan kini mengarah kepada DLH Bungo. Pemeriksa diharapkan tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi lingkungan, tetapi juga memverifikasi kenyataan di lapangan. Sejumlah hal yang menjadi titik pemeriksaan antara lain apakah saluran drainase di lokasi masih berfungsi normal, apakah ada bagian bangunan yang diduga menutup atau menyempitkan aliran air, sehingga berisiko menimbulkan genangan dan banjir saat hujan .
Selain drainase, pengelolaan limbah menjadi fokus utama. Homestay dengan puluhan kamar menghasilkan limbah cair dari kamar mandi, dapur, dan kegiatan operasional. DLH diminta mengecek apakah homestay sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai, apakah hasil olahan limbah memenuhi baku mutu, serta bagaimana pengelolaan limbah padat dan sampah harian .
Tidak kalah penting, tim DLH diminta memverifikasi keabsahan dan kesesuaian dokumen UKL‑UPL. Dokumen ini menjadi acuan pelaku usaha dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatannya. Jika dokumen yang terdaftar tidak sesuai dengan skala operasional yang sebenarnya, maka ada potensi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
Berbagai pihak menegaskan, pemeriksaan ini bukan hanya soal mencari kesalahan pengelola homestay, melainkan untuk melindungi kepentingan warga sekitar. Warga berharap DLH Bungo mengeluarkan hasil pemeriksaan yang transparan, memuat temuan di lapangan, dan menentukan rekomendasi, baik berupa perbaikan, penghentian sementara, maupun sanksi sesuai ketentuan.
Sampai berita ini disusun, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari DLH Bungo, DPMPTSP, Dinas PUPR, serta DPRD Bungo untuk menyelesaikan seluruh persoalan perizinan dan lingkungan di lokasi homestay tersebut.









