SUBANG // Kabareskrim.net
Tanda tanya besar menyelimuti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Patokbeusi. Dapur MBG Rancabango yang berlokasi di Jalan Mayasari, yang semestinya berfungsi sebagai pusat produksi mandiri bagi sekolah-sekolah penerima manfaat, diduga kuat tidak menjalankan aktivitas produksi sebagaimana mestinya.
Pernyataan Kepala SPPG Patokbeusi, Akbar, yang menyebut Dapur Rancabango beroperasi setiap hari, justru berbanding terbalik dengan temuan di lapangan. Hasil penelusuran media menunjukkan dapur tersebut tampak lengang dan minim aktivitas, sementara distribusi makanan ke sekolah-sekolah di Patokbeusi disinyalir berasal dari dapur lain di Karanganyar Barat, Kecamatan Ciasem.
Indikasi ini diperkuat oleh keterangan sejumlah pihak sekolah penerima manfaat yang mencurigai adanya pengiriman makanan dari luar wilayah Patokbeusi. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa Dapur Rancabango hanya tercatat aktif secara administratif, namun tidak berfungsi secara faktual.
Jika dugaan tersebut benar, maka muncul sederet persoalan serius yang patut diaudit secara menyeluruh, di antaranya:
Dugaan manipulasi laporan operasional, mengingat aktivitas produksi di lapangan nyaris tidak terlihat.
Risiko penurunan kualitas dan higienitas makanan akibat pengiriman lintas kecamatan dari Ciasem ke Patokbeusi.
Pertanyaan besar atas penggunaan anggaran negara, apabila dana operasional Dapur Rancabango tetap dicairkan sementara beban produksi dialihkan ke dapur lain.
Kecurigaan semakin menguat ketika tim media tidak menemukan aktivitas signifikan kendaraan logistik keluar-masuk Dapur Rancabango. Sebaliknya, aktivitas justru diduga terpusat di dapur Yayasan Cakrawala Mandala Wasri di Karanganyar Barat, Ciasem.
Ironisnya, saat tim media mencoba melakukan konfirmasi langsung, akses peliputan ke dapur tersebut ditutup rapat. Media hanya diperkenankan berada di luar pagar dan tidak diizinkan masuk dengan alasan harus memperoleh izin dari pihak Yayasan Cakrawala Mandala Wasri. Penolakan ini semakin menambah tanda tanya terkait keterbukaan pengelolaan program MBG.
“Ini bukan lagi sekadar soal teknis dapur, tapi menyangkut transparansi dan akuntabilitas anggaran negara. Jika satu dapur menerima alokasi anggaran, namun dapur lain yang bekerja, publik berhak tahu: ada apa sebenarnya?” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Subang.
Masyarakat kini mendesak instansi terkait, termasuk aparat pengawas internal pemerintah dan penegak hukum, untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap Yayasan Cakrawala Mandala Wasri dan seluruh rantai operasional MBG di Patokbeusi, guna memastikan program strategis nasional ini tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada penerima manfaat sesuai tujuan awal.
(Tim)
