Kabarreskrim.net || Sumatera Utara
Torkis P. Hsb, Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Tapanuli Selatan, angkat bicara guna menyampaikan kritik tajam terhadap dugaan praktik persekongkolan jahat yang diduga melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PSEL), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak Ketiga (Kontraktor) dalam menentukan Pemenang (Pelaksana) pada tender paket proyek pembangunan khususnya pada Dinas PUPR di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Jum’at (13/12/2024).
Dalam pernyataannya, Torkis mengungkapkan bahwa dugaan pengkondisian pemenang (pelaksana) tender pada beberapa paket proyek sudah bukan merupakan rahasia umum lagi.
Menurutnya, pemenang tender paket proyek sering kali telah ditentukan sebelum proses lelang diumumkan. Pengumuman melalui LPSE hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Lebih lanjut Torkis juga menyoroti dampak buruk dari dugaan praktik ini. Ia menyebutkan bahwa kualitas pekerjaan proyek sering kali tidak sesuai dengan isi kontrak dan bestek. Hal ini kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, yang kemudian memunculkan dugaan praktik tawar-menawar antara rekanan dan pihak tertentu untuk “mengatur” kerugian negara.
“Jika dugaan ini benar, maka kita sedang menghadapi persoalan serius yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Tidak hanya kualitas pembangunan yang menjadi buruk, tetapi juga integritas pemerintah daerah dipertaruhkan,” ujar Torkis.
Ia menyerukan agar pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH), segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) ini. Torkis berharap bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat ditegakkan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan proyek pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pernyataan ini diharapkan menjadi awal dari upaya pembersihan sistem pada tender tender paket proyek di Kabupaten Tapsel agar berjalan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan pribadi, kelompok dan golongannya.
“Terakhir Torkis berharap kepada rekan – rekan dari kalangan Insan Pers jangan hanya fokus mengkritik kondisi pekerjaan proyeknya dilapangan. Mari kita bergandengan tangan menguraikan dan menelusuri penyebab terjadinya kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas,” tutupnya.
Terkait hal ini, sebelumnya, media ini sudah memberitakan dengan judul :
(Ditengarai Pejabat Terkait Dan Pihak Ketiga Kongkaling Paket Proyek PUPR Tapsel Ini Terkesan Ber Aroma KKN ?)
(Adi MH)
