Kabarreskrim.net // Tapanuli Selatan
Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan – Sumatera Utara yang terjadi pada 24 -27 November 2025 berdampak besar pada aktivitas para pengusaha kontraktor. Banyak proyek konstruksi terganggu bahkan terhenti total akibat akses jalan terputus, material rusak, serta kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya pekerjaan.
Pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terbatas, sehingga harganya melonjak tajam di tingkat pengecer, bahkan mencapai dua hingga empat kali lipat dari harga normal. Akibatnya, bahan material konstruksi seperti pasir, batu kali, dan material pendukung lainnya juga menjadi sangat sulit diperoleh. Hal ini disebabkan sumber material untuk kebutuhan konstruksi di Tapanuli Selatan umumnya berasal dari Batang Toru (Mabang) dan wilayah Aek Puli di Kabupaten Tapanuli Utara.
Selain kendala penyediaan BBM dan material konstruksi, bencana banjir dan tanah longsor juga menimbulkan kerusakan terhadap pekerjaan proyek yang sedang berjalan maupun pekerjaan yang telah selesai.
Di wilayah yang terdampak langsung seperti Batang Toru, Muara Batang Toru, Sangkunur, Angkola Selatan, Marancar, Sipirok, dan Sayur Matinggi, banyak pekerjaan konstruksi yang terkena dampak fisik akibat tergerus air, tertimbun longsoran, atau rusak karena pergeseran tanah.
Ketua BPC Gapensi Kabupaten Tapanuli Selatan Ali Akbar Hasibuan menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi pukulan berat bagi para pelaku usaha konstruksi. “Banjir dan longsor membuat beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui. Mobilisasi alat berat dan material tertahan. Banyak proyek terpaksa dihentikan sementara,” ujarnya.
Sejumlah kontraktor melaporkan kerusakan material yang sudah ditempatkan di lokasi proyek. Tumpukan pasir dan batu tergerus air, semen rusak karena terendam, serta beberapa alat kerja mengalami kerusakan akibat kondisi tanah yang labil dan berlumpur. Situasi ini memicu tambahan biaya yang signifikan, sementara arus kas perusahaan terus tertekan.
Selain itu, bencana alam ini juga mengganggu distribusi material dari luar daerah. Truk pengangkut tidak dapat melintas di beberapa titik rawan longsor. Akibatnya, harga material ikut melonjak dan menambah beban pengeluaran para kontraktor. “Biaya jadi jauh di atas perhitungan awal. Namun pekerjaan tidak bisa dipaksakan di tengah risiko keselamatan yang tinggi,” ungkap salah satu pengusaha kontraktor di Tapsel.
Para pengusaha kontraktor berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan segera mengambil langkah cepat, terutama dalam pembukaan akses darurat, normalisasi ruas-ruas jalan, serta kebijakan relaksasi terhadap waktu pelaksanaan proyek. Mereka meminta agar pemerintah mempertimbangkan bencana ini sebagai keadaan kahar (force majeure) sehingga penyelesaian pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak.
Melihat kondisi luar biasa yang terjadi, diharapkannya kebijakan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati, Kepala Dinas, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memberikan kesempatan kepada penyedia jasa dalam bentuk penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Kebijakan ini tentu harus tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang keadaan kahar (force majeure). Dengan adanya penyesuaian waktu yang tepat dan legal, diharapkan proses administrasi tidak bermasalah dan hasil pekerjaan yang telah maupun yang akan dilaksanakan tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Adi MH)
