Ini Tanggapan Anggota DPRD Boltim Terkait Pencabutan Izin Tambang KUD Nomontang
BOLTIM – kabarreskrim.net
Koperasi Nomontang dengan aktivitas tambang emas kini mulai ada pro dan kontra antara mendukung dan tidak mendukung pasalnya sudah ada masyarakat disekitar tambang yang menginginkan lokasi KUD Nomontang beralih ke WPR
Anggota DPRD Boltim dari Fraksi Nasdem Rici Hadji Ali yang juga sebagai Ketua BAPEMPERDA melalui media kabarreskrim.net mengatakan bahwa kalu memang izin KUD Nomontang benar-benar dicabut maka solusi terbaik adalah WPR kalau memang itu keinginan mayoritas masyarakat Lanut dan Boltim pada umumnya
“Sekarang ini masyarakat lingkar tambang dilokasi KUD Nomontang ada dua kubu antara mendukung KUD Nomontang dan menolak,tapi kayaknya masyarakat yang menolak KUD Nomontang paling banyak”ucap,Rici Hadji Ali
“Saya berfikir kenapa Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM mencabut Izin KUD Nomontang karena mungkin mereka punya alasan tertentu sampai pihak kementrian ESDM mencabut Izin tanpa Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dengan Propinsi”tambah Rici Hadji Ali
“Memang sudah banyak masukan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD termasuk masukan masyarakat langsung ke saya,tapi kewenangan penuh ada diPemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian ESDM,yang kami bisa lakukan hanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten,Propinsi dan Pusat”tutup Rici Hadji Ali
Kadis ESDM Sulut F.Maindoka setelah dihubungi melalui via telepon mengatakan sampai hari ini kami masih menunggu surat tembusan dari Kementrian ESDM,
“kalaupun ada surat pencabutan izin KUD Nomontang dari Kementrian ESDM harusnya ada surat resmi pemberitahuan dari pihak Kementrian ESDM kepada Dinas ESDM Sulut”ucap F.Maindoka
(Midi)
